Mulai 2019 Suket Sudah Kedaluwarsa

198

MADIUN – Penerbitan surat keterangan (suket) pengganti KTP elektronik bakal distop mulai tahun depan. Aturan tidak berlakunya suket tahun depan itu merupakan target pemerintah pusat. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) diwajibkan segera mengganti suket dengan e-KTP. ’’Itu masih wacana,’’ kata Kepala Dispendukcapil Kota Madiun Nono Djatikusumo kemarin (10/12).

Hanya saja, sampai dengan saat ini Dirjen Dukcapil Kemendagri belum menerbitkan surat edaran (SE) terkait tidak diberlakukannya suket mulai tahun depan. Namun, Nono tak menampik jika pemerintah pusat sempat memberikan ultimatum bakal memblokir data kependudukan untuk kategori usia 17–23 tahun yang belum melakukan perekaman. ’’Itu kan aplikasinya dari pemerintah pusat. Kami sendiri belum tahu,’’ ujar Nono.

Pihaknya menyebut, sampai dengan Jumat lalu (7/12) masih ada 846 pemegang suket. Itu belum termasuk lima penduduk yang melakukan pencetakan suket pengganti e-KTP pada hari tersebut. ’’Yang 846 (orang) itu sudah melakukan perekaman. Tapi, e-KTP-nya sudah print ready record (PRR),’’ ungkap mantan sekretaris dispendukcapil tersebut.

Nono menjelaskan, masih adanya warga yang memegang suket terjadi karena beberapa hal. Misalnya, pemegang suket itu masih berada di luar daerah. Sehingga, belum punya waktu untuk menukarkan suket yang mereka pegang dengan blangko e-KTP. ’’Jadi, yang butuh ya kamu cetak. Soalnya kalau nanti yang 846 orang itu kita cetak e-KTP-nya, khawatir saya, nggak diambil. Sementara, ada warga lain yang butuh sewaktu-waktu, terus kalau blangkonya menipis kan kita kerepotan juga,’’ paparnya.

Nono mengungkapkan, secara keseluruhan perekaman e-KTP warga Kota Madiun sudah mencapai 96,10 persen. Dari total wajib e-KTP sekitar 160 ribu orang, yang sudah melakukan perekaman dan menerima e-KTP sebanyak 156 ribu orang. Sementara, sekitar empat ribu orang lainnya belum melakukan perekaman. ‘’(Ketersediaan) blangko e-KTP kita tinggal 2.355 keping,’’ ungkap Nono.

Lebih lanjut, Nono menjelaskan bahwa saat ini dispendukcapil menggenjot percetakan e-KTP untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terutama bagi warga yang masih mengantongi suket. ’’Kami sudah beli satu set alat perekaman yang dapat dikemas dalam satu koper. Itu nanti kami gunakan untuk merekam data penduduk secara door-to-door,’’ terangnya.

Untuk kepentingan pembelian alat perekaman tersebut, pihaknya mesti merogoh kocek sekitar Rp 45 juta. Proses pengadaannya melalui e-catalog. ’’Saat ini sudah tersedia beberapa alat. Tinggal pemindai sidik jari yang belum,’’ ujarnya.

Pihaknya optimistis target penyelesaian e-KTP hingga akhir bulan ini bisa tuntas. Namun, saat ditanya apakah ada risiko warga yang belum memiliki e-KTP hingga tahun depan tidak bisa menggunakan surat tersebut untuk berbagai keperluan, Nono belum bisa memastikan.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika masih ada warga yang memegang suket hingga awal tahun. “Yang jelas, kami bakal menunggu instruksi dari pusat,’’ jelasnya.

Kewajiban warga mengantongi e-KTP tahun depan diterapkan atas beberapa pertimbangan. Salah satunya soal Pemilu 2019 yang tidak boleh menggunakan suket sebagaimana pada pemilu sebelumnya. ‘’Aturannya wajib menggunakan e-KTP,’’ tandas Nono. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here