Modus Korupsi Dua Oknum Pejabat DLH Mulai Terkuak

209

MADIUN – Satu per satu modus dugaan korupsi yang dipraktikkan Bambang Brasianto (BB) dan Priono Susilo Hadi (PS) mengemuka. Dua pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun itu berdalih telah memperoleh persetujuan bagian administrasi pembangunan (adbang) setdakab untuk memecah kontrak pekerjaan. ‘’Tapi, komunikasinya sekadar obrolan biasa,’’ kata sumber di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun kemarin (9/1).

BB dan PS diduga mengorupsi dana operasional dan pengelolaan persampahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliabu 2017. Kedua terdakwa Pengadilan Tipikor Surabaya itu bersekongkol memecah satu dari beberapa kontrak pekerjaan proyek senilai Rp 850 juta. Yakni, kegiatan penimbunan yang dipecah jadi empat. Tujuannya, menghindari lelang lantaran nilainya lebih dari Rp 200 juta. Belakangan keempat pecahan kegiatan tersebut diswakelolakan. ‘’Padahal, tidak ada legalitas formal surat-menyurat,’’ ujar sumber yang enggan namanya dikorankan ini.

Sumber ini menjelaskan, klaim tersebut dijadikan landasan keduanya mengeruk keuntungan pribadi. Rekanan fiktif pun dibuat untuk mengerjakan proyek penimbunan di TPA seluas enam hektare tersebut. Dana yang dikeluarkan untuk kegiatan hanya separo dari total anggaran. Sedangkan sisanya masuk kantong pribadi kepala DLH dan kabid persampahan dan limbah domestik itu. ‘’Jadi, seolah-olah menggunakan semua dana sesuai yang dialokasikan,’’ bebernya.

Baik BB dan PS punya peran sama dalam praktik patgulipat yang merugikan keuangan negara Rp 417 juta berdasar audit Inspektorat Kabupaten Madiun. Sebab, BB selaku pengguna anggaran (PA) dan PS pejabat pembuat komitmen (PPK). ‘’BB kerap mendatangi lokasi proyek. Jadi, tahu asal muasal material timbunan dan orang yang mengerjakannya,’’ katanya yang pilih merahasikan pembagian keuntungan rekanan fiktif tersebut.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun Bayu Novriandinata hanya tersenyum saat dimintai tanggapan. Dia menyebut seluruh peran dan modus kongkalikong BB dan PS akan diungkap satu per satu dalam persidangan. Sementara, Kabag Adbang Setdakab Madiun Hari Pitoyo belum bisa memberikan keterangan soal adanya komunikasi lisan dari pejabat DLH atas langkah pemecahan kegiatan. ‘’Kapan-kapan saja ya. Masih ada rapat,’’ elaknya saat dihubungi kemarin siang.

Senin lalu (7/1) digelar sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa BB dan PS telah menyalahgunakan jabatannya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Keduanya bersekongkol merencanakan praktik rasuah hingga merugikan keuangan negara Rp 417 juta.

Selang beberapa jam setelah persidangan, kedua pejabat DLH itu ditahan di Lapas Kelas 1 Madiun. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memutuskan membuikan mereka selama 30 hari terhitung 7 Januari hingga 5 Februari. Imbasnya, pemkab bakal menonaktifkan jabatan BB dan PS. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here