Modal Tinggi, SDM Tak Memadai, Sentra Kakao Hanyalah Mimpi

26
MELIMPAH: Data BPS Jawa Timur mencatat Kabupaten Madiun sebagai daerah penghasil kakao tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Banyuwangi.

MADIUN – Produktivitas tinggi kakao di Kabupaten Madiun belum diimbangi sistem pascapanen yang optimal. Petani mentok menjual komoditas ini ke tengkulak sebelum dipasok ke daerah lain. Sistem tersebut menghambat angan-angan pemkab menjadikan kabupaten ini sentra cokelat di Jawa Timur. ‘’Produksi sangat tinggi tapi hanya dijual ke Blitar dan Mojokerto,’’ kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Kabupaten Madiun Muhammad Yasin Senin (8/7).

Data disperta, luas perkebunan kakao 4.300 hektare dengan jumlah petani sekitar 8.000 orang. Produksi biji kering mencapai 800 ton per tahun. Produksi itu berpotensi meningkat dua kali lipat mengingat potensi lahan kakao 8.970 hektare. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2017 mencatat produktivitas kakao kabupaten ini tertinggi kedua. Dalam setahun 3.145 ton, hanya kalah dari Banyuwangi 7.760 ton. ‘’Ini karena kategori tanaman yang menghasilkan hanya seluas 2.071 hektare dari potensi keseluruhan,’’ ujarnya.

Menurut Yasin, ada sejumlah latar belakang petani kukuh menjual bijian ke tengkulak. Salah satunya masih awam pengolahan pascapanen seperti bubuk dan makanan cokelat. Kalaupun sudah mengerti, mereka bakal berpikir dua kali untuk mencoba. Sebab, pengolahan butuh biaya besar. Baik modal maupun ongkos operasional. ‘’Mereka khawatir rugi dan lain sebagainya,’’ tutur Yasin.

Dari ribuan petani kakao tersebut, baru ada satu kelompok yang berani masuk dalam pengolahan makanan cokelat. Salah seorang pegawai pemkab jadi promotor merintis usaha dengan menggandeng sejumlah petani. Pemerintah pusat juga ikut memfasilitasi pengadaan mesin pengolahan senilai Rp 2,5 miliar tahun lalu. ‘’Biaya operasional ditanggung kelompok,’’ katanya sembari menyebut produk hanya dibuat ketika ada pesanan mengingat cost yang tinggi.

Yasin mengungkapkan, butuh waktu hingga tiga pekan membuat makanan cokelat. Proses panjang itu membuat petani keder mencoba karena terbiasa instan. Belum lagi ongkos listrik dari mesin pengolahan berdaya 8.000 VA. Dalam kondisi tidak terpakai, biaya listrik mencapai Rp 500 ribu per bulan. ‘’Biaya bertambah untuk ongkos pekerja karena ada proses pengolahan memakan waktu 14 jam,’’ lanjut Yasin.

Keberadaan promotor diharapkan bisa jadi pintu awal membangun wisata edukasi cokelat. Tidak hanya berani mengeluarkan modal, tapi juga tekun sosialisasi ke petani. Dua hingga tiga tahun ke depan, hasil jerih payah itu bakal terlihat. ‘’Tahap demi tahap dan harus ulet,’’ ujarnya sembari mencontohkan kampung cokelat di Blitar yang sudah dirintis 2008 silam.

Yasin menambahkan, lahan dari para petani kakao yang digandeng promotor bila dikumulatifkan sekitar dua hektare. Lahan itu yang diproyeksikan sebagai lokasi wisata edukasi. Terkait tata niaga produk, pihaknya menyerahkan ke dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro (perdagkop-UM). ‘’Selain promosi pameran dan online, juga join dengan toko modern,’’ pungkasnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here