MK Sidangkan Sengketa Pilwakot, KPU Diminta Siapkan Alat Bukti

345

JAKARTA – Sengketa Pilwakot Madiun 2018 memasuki babak baru. Seiring disidangkannya secara perdana gugatan yang dilayangkan paslon Harryadin Mahardika-Arief Rahman di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (26/7). Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu menitikberatkan pada pemaparan petitum dalam gugatan yang dilayangkan Mahardika-Arief terhadap KPU. Paslon nomor urut dua itu juga diberi kesempatan menunjukkan bukti-bukti. ’’Kami meminta pembatalan hasil pilwakot dan dilaksanakan pemungutan ulang,’’ kata Rifat Hambakung, konsultan hukum Mahardika-Arief.

MK kemarin menggelar persidangan perdana 35 gugatan pilkada secara maraton dalam sehari. Gugatan yang terdaftar dengan registrasi perkara nomor 56/PHP.KOT-XVI/2018 itu ikut dipersidangkan pada 15.30 melalui panel 3 persidangan gugatan pilkada MK. Dalam sidang gugatan itu, Mahardika datang didampingi konsultan hukum Hambakung Novi & Co. Di pihak tergugat, KPU turut dihadirkan dengan didampingi panwaslu.

Di hadapan majelis hakim panel, Rifat menjelaskan pada intinya pihaknya menggugat surat keputusan KPU dengan nomor 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VOII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilwakot. Alasannya, karena pihaknya menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses panjang pilwakot. Salah satunya temuan dugaan daftar pemilih tetap (DPT) ganda. Selain itu, pengembalian 13 ribu form c6 atau undangan mencoblos ke KPU juga dinilai janggal. ’’Semua itu sudah kami minta KPU buktikan pada saat pleno, tapi tidak ditanggapi. Semisal, kami meminta KPU membuka kotak suara untuk membuktikan daftar hadir, untuk mengetahui ada tidaknya pemilih ganda, tapi KPU malah menyarankan untuk ke PTUN atau MK,’’ beber Rifat.

Cawali Harryadin Mahardika menyebut atas dasar berbagai kejanggalan yang timnya temukan, dia dan Arief Rahman memohon MK membatalkan keputusan KPU dan mendesak penyelenggara pemilu itu menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. ’’Kami melihat kejanggalan-kejanggalan itu merugikan kami dan menguntungkan salah satu paslon lain,’’ ujarnya. ’’Dan, kejanggalan itu kami temukan di hampir 310 TPS. Karena itu, kami memohon untuk digelar PSU,’’ imbuh Mahardika.

Dalam persidangan yang dia pimpin, Ketua Hakim Panel 3 Arief Hidayat memberi kesempatan pada Mahardika-Arief dan timnya memaparkan substansi dan petitum dalam gugatan. Mereka juga dipersilakan menjelaskan sejumlah bukti. Salah satu yang dia teliti adalah selisih perolehan suara antara Mahardika-Arief dan paslon pemenang pilwakot Maidi-Inda Raya. Arief secara khusus menanyakan seputar bukti-bukti kejanggalan yang ditemukan paslon nomor dua itu.

’’Apakah sudah dilaporkan panwaslu, dan apakah panwaslu sudah melanjutkan ke gakkumdu,’’ tanya dia.

Usai persidangan kemarin, Arief meminta KPU sebagai pihak termohon untuk menjawab gugatan yang diajukan Mahardika-Arief. Mereka diberi waktu dua hari terhitung kemarin untuk menyusun jawaban tersebut. Di lain pihak, Ketua KPU Kota Madiun Sasongko belum dapat dikonfirmasi. Namun demikian, KPU dipastikan tidak akan setengah-setengah dalam menghadapi gugatan tersebut. Kepastian itu disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman. ’’Dokumen dan alat bukti sudah kami minta untuk dipersiapkan dengan baik,’’ ujarnya.

Arief kemarin mendampingi proses persidangan gugatan di 35 pilkada. Termasuk persidangan di panel 3 yang menyidangkan gugatan terhadap KPU Kota Madiun. Arief melihat substansi gugatan di Kota Madiun tak jauh beda dengan daerah-daerah lain. Sebagian besar, kata dia, mempersoalkan data pemilih dan distribusi logistik. Termasuk formulir c6, yang di Kota Madiun, sebanyak 13 ribu lembar di antaranya dikembalikan ke KPU. Pihaknya sudah meminta Sasongko dkk untuk bersiap.

’’Dipersiapkan dengan baik dokumen dan alat bukti. Termasuk cara pengambilannya juga harus benar, jangan sampai dokumen dan alat bukti yang diajukan itu tidak diakui,’’ pungkasnya. (naz/byu/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here