Miris, Kasus Peredaran Narkoba Tergolong Kategori Tinggi

42

MADIUN – Kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Madiun Kota dalam sepekan terakhir meningkat. Terbaru, BNNP Jatim mengamankan empat kilogram sabu-sabu dari Siti Artiasari, 42, asal Palangkaraya dan Nathasya Harsono, 24, asal Surabaya di Gude, Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan.

Keduanya merupakan kurir yang dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam Lapas Klas I Madiun. Sebelumnya, pada pekan lalu, BNNP Jatim telah lebih dulu menangkap Fajar Budiyanto dan Aryanti. Dari keduanya diamankan barang bukti berupa 65 gram sabu-sabu, 80 butir pil ekstasi, dan ganja seberat 510 gram.

Kendati demikian, sampai dengan saat ini BNNK Madiun belum dibentuk. Untuk itu, Pemkot Madiun mengusulkan pembentukan BNNK Madiun. ’’Kalau organisasi itu dianggap mendukung suatu kemajuan daerah tentu akan kami lengkapi semuanya,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi kepada Radar Madiun.

Berdasar pemetaan BNNP Jatim, Kota Madiun menjadi salah satu daerah transit peredaran narkoba di Jatim bagian barat. Sebelum kemudian barang haram itu dijual secara eceran ke Ponorogo, Pacitan, Nganjuk dan Kabupaten Madiun.

Diakui Maidi, wacana pembentukan BNNK Madiun sudah ada sejak 2017 lalu. Namun, realisasinya belum juga dilakukan. Menyikapi persoalan tersebut, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Polres Madiun Kota. ’’Nanti akan kami coba lakukan komunikasi. Mulai dari segi keamanannya dan identifikasi orang-orang yang masuk ke Kota Madiun,’’ ungkap mantan Sekda Kota Madiun tersebut.

Sebelumnya, Kabid Pemberantasan Narkotika BNNP Jatim AKBP Wisnu Chandra mengatakan, setiap tahunnya sudah mengajukan ke BNN Pusat dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terakit pembentukan BNNK Madiun.

’’Seluruh daerah di Jatim ini sudah kami ajukan utnuk membentuk instansi vertikal (BNN). Di sana ada bobot nilai. Jadi yang menilai itu BNN pusat dan Menteri PAN-RB,’’ katanya.

Namun belakangan ada surat edaran dari Kemenpan RB. Isinya adalah moratrium pembentukan instansi vertikal. Wisnu mengatakan, pihaknya diminta memaksimalkan instansi yang ada. Misalnya Kota Madiun yang masih di-cover BNNK Nganjuk.

Saat ini totalnya ada 17 cabang BNN Kabupaten/kota di Jatim. Antara lain Nganjuk, Mojokerto, Surabaya, Pacitan. Surat edaran itu, kata dia, menjadi salah satu faktor masih mandeknya pembentukan BNNK Madiun. Belum tahu sampai kapan moratorium itu dilakukan. ’’Karena pembentukan itu butuh anggaran, personel, bangunan, tempat, dan lain lain. Maka dari itu kami butuh dorongan dari pemkot,’’ ungkapnya.

Wisnu tidak menampik jika pembentukan BNNK Madiun cukup urgent. Agar BNNP Jatim bisa fokus melakukan cover di sejumlah kabupaten/kota yang belum punya BNN. ’’Idealnya, kalau melihat situasi itu sangat perlu,’’ ujarnya. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here