Meningkat Tajam, Partisipasi Pemilih di Luar Ekspetasi

40

MADIUN – Kekhawatiran minimnya partisipasi pemilih di pemilu 2019 tak terbukti. Setidaknya hal itu terlihat dari tingkat kehadiran pemilih yang mencapai 80,9 persen. Akses pendidikan dan informasi yang lebih baik, ternyata membuat partisipasi pemilih itu melebihi target. ’’Memang dari rekapitulasi sementara partisipasi masyarakat Kota Madiun menyentuh 80 persen,’’ kata Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko kemarin (23/4).

Sebelumnya, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilu 2019 sekitar 77,5 persen. Namun demikian, Kokok mengungkapkan tingginya partisipasi pemilih tersebut dilatarbelakangi bersihnya daftar pemilih tetap (DPT). ‘’Pada pemilu 2014 lalu, angka golputnya tinggi karena DPT-nya belum bersih. Orang yang sudah meninggal dunia masih masuk dalam DPT. Begitu juga dengan pindah domisili dan warga yang berusia 17 tahun,’’ ungkapnya.

Dikatakannya, apabila data pemilih itu sebelumnya tidak melalui beberapa kali perbaikan tentu angka golput akan tinggi. Karena pengurangannya dari jumlah daftar pemilih sementara (DPS) ke DPT mencapai sekitar 3–4 ribuan. ’’Meski demikian, kami mengapresiasi warga yang telah menggunakan hak pilihnya pada 17 April lalu,’’ kata Kokok.

Terpisah, Ketua KPU Kota Madiun Sasongko mengatakan tingginya partisipasi pemilih pemilu 2019 itu tak lepas dari usaha yang telah dilakukan oleh relawan demokrasi, PPS, dan PPK. ’’Hasil ini menunjukkan apa yang mereka lakukan ternyata tercapai,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut Sasongko, juga karena KPU menggelar sosialisasi secara beruntun saat masa hari tenang pemungutan suara. Sosialisasi dilakukan sampai ke tingkat RT-RW di hampir seluruh kelurahan di Kota Madiun dengan bantuan dari pemkot. ’’Tingginya partisipasi pemilih juga didukung penyelenggaraan pemilu secara serentak pada 2019,’’ ungkapnya.

Sasongko juga tak menampik bahwa naiknya tingkat kehadiran pemilih pemilu 2019 disebabkan karena faktor bersihnya DPT. Menurutnya, itu bagian dari salah satu indikator. Terutama bagi daerah yang sebelumnya menggelar pilkada tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih kembali. ’’Tapi, dilakukan berdasar dari DPS yang kemudian diumumkan ke masyarakat,’’ katanya.

Selain itu, lanjut dia, pada saat pemilu 2014 lalu data pemilih berbasis domisili. Sedangkan, pada pemilu 2019 basisnya merupakan administrasi. Sehingga, terdapat perbedaan secara mencolok. ’’Kalau berbasis domisili, orang yang tinggal di Kota Madiun dan tidak ber-KTP Kota Madiun dulu dicatat (dalam DPT),’’ tandas Sasongko. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here