Soal Polemik Pilkades, Cakades Nomor Urut 1 Sebut Ada Cacat Hukum

68

PACITAN – Polemik selisih selidi hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Watukarung, Pringkuku, Pacitan,  belum usai. Pihak calon kepala desa (cakades) nomor urut satu Darmadi belum legawa. Mereka menilai proses pelaksanaan pilkades cacat hukum.

‘’Prosesnya salah. Terjadi antidatir (penyesuaian berkas, Red) terhadap keputusan panitia tingkat desa. Keputusannya tanggal 8 November, tapi dibikinkan surat tanggal 7 November,’’ kata Muh. Saptono, kuasa hukum Darmadi, usai beraudiensi dengan Komisi I DPRD Pacitan kemarin (21/12).

Saptono menuding perbuatan tersebut melanggar hukum. Dia juga menyebut penetapan surat keputusan panitia terdapat kesalahan. Lantaran bukan ditulis atas dasar keputusan ketua panitia dan bukan seluruh panitia. Sehingga, jika proses pelaksanaan, khususnya penetapan pilkades cacat hukum, juga berbuntut pada hasil yang cacat hukum. ‘’Dasar hukum untuk melantik itu salah,’’ sergahnya.

Dari hasil audiensi tersebut, dia mengklaim legislatif sepakat membantu penyelesaiannya. Hanya, pihaknya diminta melengkapi aduannya. Saptono berharap DPRD menyiapkan diskusi panel dengan menghadirkan stakeholder terkait. Terutama panitia pilkades tingkat desa dan kabupaten. ‘’Harapannya juga dibentuk pansus. Dengan pansus akan terbukti keputusan panitia cacat hukum,’’ imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Pacitan Heru Setyanto mengatakan baru kali pertama menggelar audiensi dengan pihak cakades nomor urut satu tersebut. Untuk itu, pihaknya tidak mau gegabah. Termasuk menyebut pelaksanaan pilkades cacat hukum. Pihaknya masih akan menggali data yang lengkap terkait masalah tersebut. Mendalami kronologinya dan disesuaikan bukti yang ada. ‘’Kalau muncul permasalahan, proses di bagian mana?’’ ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat pihaknya bakal meminta keterangan panitia pilkades kabupaten. Pun bakal mengkroscek di lapangan. Meminta keterangan panitia pilkades tingkat desa hingga pihak yang terlibat lainnya. ‘’Kami cari bukti riil di lapangan,’’ tegasnya.

Terkait pembentukan pansus, pihaknya belum bisa memberi jawaban. Menurut dia, rencana pembentukan pansus terlalu dini. Alasannya, masalah tersebut masih abu-abu. Dia masih menunggu tambahan keterangan terkait aduan pihak cakades nomor urut satu sejak awal munculnya polemik tersebut. Pun hasil pantauan berikutnya. ‘’Bobot persoalan masih belum jelas. Belum ada bukti lengkap dari kawan-kawan Desa Watukarung. Bukti harus lengkap dan konkret. Baru pimpinan yang tentukan perlu dipansuskan atau tidak,’’ dalih Heru.

Audiensi kemarin sempat tegang. Salah satu simpatisan cakades nomor urut satu menggebrak meja. Itu setelah keluhannya belum mendapat tanggapan positif dari kalangan dewan. Meski begitu, audiensi mulai pukul 09.00 hingga pukul 11.30 tersebut berjalan lancar. Selain anggota komisi I, hadir pula Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono. (odi/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here