Mendadak Sangsi Reaktivasi Jalur Kereta Api

356

PONOROGO – Sulit merealisasikan masterplan tata ruang di sisi barat Soekarno Hatta. Sebagaimana diatur Perda 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ponorogo. Sekalipun pasar eks stasiun sudah ditertibkan dan perda RTRW mulai direvisi. ‘’Soal jadi tidaknya reaktivasi jalur kereta api, itu menjadi kewenangan pusat,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumarno.

Sebab, realisasi sesuai masterplan perhubungan yang ada di tangan pemerintah pusat. Penertiban pasar di eks stasiun hanyalah satu bagian dari upaya pemkab menegakkan masterplan tata ruang tersebut. Revisi perda RTRW, tegas Sumarno, untuk menyesuaikan dengan patokan masterplan pengembangan perhubungan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Yakni, rencana reaktivasi jalur rel ketera api, termasuk jalur Madiun-Ponorogo. ‘’Desember sudah uji publik pertama. Januari atau minggu pertama Februari sudah harus selesai uji publik kedua, sebelum kami ajukan kepada DPRD untuk dibahas,’’ ujarnya.

Revisi perda RTRW, lanjut Sumarno, diagendakan rampung tahun ini. Meski di satu sisi, Sumarno pun tak yakin akan realisasi rencana reaktivasi jalur kereta api oleh Kemenhub. Bahkan, meski bappeda setempat sempat diundang dalam rapat koordinasi membahas rencana tersebut. Senyatanya, kepastian realisasinya di pemerintah pusat. Pun di lapangan, sudah berjejal banyak bangunan lainnya di sepanjang jalur Madiun-Ponorogo. ‘’Kami sudah ikuti rapat-rapat, di media massa juga sudah seringkali disampaikan (rencana reaktivasi jalur mati kereta api, Red),’’ ungkap Sumarno.

Senin lalu, pedagang dan sejumlah kalangan mahasiswa juga menyuarakan keadilan penertiban terhadap bangunan di aset-aset lain milik PT KAI. Jika yang menjadi acuan pemkab adalah penegakan perda RTRW dan masterplan pengembangan perhubungan. Mereka juga sempat menyinggung keberadaan tempat hiburan malam (THM) yang berdiri di atas aset PT KAI, persis di depan pasar eks stasiun. ‘’Kami tidak bicara logika saat ini, kami bicara dokumen, bahwa masterplan reaktivasi jalur kereta api itu ada walaupun realisasinya menjadi kewenangan pusat,’’ kelitnya. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here