Madiun

Menara BTS Bakal Dikenai Retribusi, Berlaku Tahun Depan, Tarif Rp 2,2 Juta

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot terus berupaya menggenjot penerimaan daerah. Kali ini menyasar menara base transceiver station (BTS). Mulai tahun depan, puluhan tower telekomunikasi di Kota Madiun dikenai retribusi. Mengacu Perda 2/2019, besaran pungutannya Rp 2.299.000.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Subakri mengatakan, berdasarkan data di lapangan, saat ini di Kota Madiun terdapat 85 tower telekomunikasi. Namun, angka riil di lapangan bisa jadi lebih banyak lantaran angka itu merupakan hasil pendataan tahun lalu. ‘’Seluruhnya sudah berizin,’’ kata Subakri Kamis (14/11).

Mantan kabag umum itu menyebut, seluruh menara BTS adalah milik 18 perusahaan komunikasi nirkabel. Satu perusahaan ada yang mempunyai 16 tower. PT Protelindo, misalnya. Namun, saat dikroscek diketahui perusahaan berbasis di Bandung itu mengoperasikan 19 menara telekomunikasi di Kota Madiun. Salah satunya di Jalan Puspo Warno.

Tower telekomunikasi di Kota Madiun, lanjut Subakri, memiliki ketinggian bervariasi. Mulai 6 hingga 25 meter. Pun, satu menara ada yang disewa sampai lima perusahaan provider. ‘’Pengenaan retribusinya nanti juga berbeda-beda, disesuaikan ketentuan yang ada,’’ ujar Subakri sembari menyebut dari sektor itu pihaknya dikenai target pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 150 juta.

Dia menambahkan, pada 2016 lalu sempat ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait besaran retribusi menara telekomunikasi yang dikenakan pemerintah pusat. ‘’Hasil judicial review itu akhirnya dikabulkan dan sudah disetujui besaran tarifnya,’’ terang Subakri.

Dia menyatakan, besar kemungkinan tahun depan tidak ada perusahaan provider yang menambah BTS. Sebab, dari titik lokasinya, sebaran menara di Kota Madiun saat ini sudah merata. ‘’Tapi, jika nantinya diterapkan zonasi, kemungkinan masih bisa bertambah, hanya perizinannya yang diperketat,’’ bebernya.

Menurut dia, satu tower BTS masih dapat dimanfaatkan untuk beberapa perusahaan provider. ‘’Berdasarkan Perda 2/2019, besaran retribusi diperoleh dari nilai rata-rata indeks variabel dikalikan tarif retribusi. Hasilnya, biaya rata-rata per menara per tahun yang harus dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 2,2 juta,’’ sebutnya. (her/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close