Massa Tikus Pithi Tuntut Loloskan Capres Jalur Independen

453

NGAWI – Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Tikus Pithi Ngawi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPUD setempat. Mereka menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan seputar pemilihan presiden (pilpres). Yakni, memperbolehkan calon presiden (capres) dari jalur independen mengikuti kontestasi Pilpres 2019.

Syaifudin, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja menggelar aksi tersebut untuk memperjuangkan capresnya, Tuntas Subagyo. Tuntas dinilai layak menjadi capres bersanding dengan dua calon yang sudah ada.

Menurut dia, pria asal Sukoharjo, Jawa Tengah, itu memiliki dukungan massa cukup kuat di berbagai daerah tanah air. Terutama dari Yayasan Surya Nuswantara (YSN) yang di dalamnya terdapat sejumlah organisasi sayap termasuk Tikus Pithi.

Namun, lanjut dia, langkah Tuntas maju dalam kontestasi Pilpres 2019 melalui jalur independen terhalang aturan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. ‘’Kami terus memperjuangkannya. Kalau di tingkat kabupaten dan provinsi bisa (calon independen, Red), harusnya untuk pilpres juga bisa,’’ tegas Syaifudin.

Kengototan Tikus Pithi memperjuangkan Tuntas sebagai capres juga didasari keyakinan bahwa maksimal 60 hari sebelum masa pemungutan suara, komposisi calon masih bisa berubah. Misalnya mengundurkan diri, diganti dengan calon lain, atau ditambah. ‘’Aksi ini juga dilakukan serentak di berbagai daerah, tidak hanya Ngawi,’’ klaimnya.

Dia menambahkan, saat ini organisasi Tikus Pithi semakin solid. Pun, didukung sejumlah tokoh besar tanah air dan kepengurusannya telah tersebar hampir di semua daerah Indonesia. ‘’Di Ngawi sendiri ada sekitar 3 ribu anggota,’’ ungkapnya.

Aksi yang dilakukan Tikus Pithi Ngawi kemarin tidak berlangsung lama. Setelah tiba di depan kantor KPUD sekitar pukul 10.00, massa hanya meneriakkan yel-yel tentang capres independen dukungannya. Setengah jam berselang, mereka membubarkan diri dengan kawalan ketat sejumlah aparat kepolisian. Sebelumnya, massa menyampaikan kertas berisi kata-kata aspirasi kepada komisioner KPU setempat yang hadir.

Ketua KPUD Ngawi Syamsul Wathoni mengungkapkan, kewenangan mengubah aturan pemilu berada di tangan MK. Lembaga itu pulalah yang berhak melakukan judicial review jika diperlukan. ‘’Intinya tetap kami terima walaupun kewenangannya bukan di KPU,’’ ujarnya.

Sementara, soal tuntutan memasukkan capres dalam daftar kontestan Pilpres 2019, Toni menyebut hal itu domain KPU RI. ‘’Kalau soal capres itu bukan kewenangan kami, tapi KPU pusat,’’ katanya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here