Massa PMII Demo Tuntut Normalisasi Grindulu

51

PACITAN  – Desakan normalisasi Sungai Grindulu kembali mencuat. Kali ini disuarakan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan. Puluhan massa PMII kemarin (8/10) menggelar long march dari kantor sekretariat di Jalan Veteran hingga kompleks pemkab dan gedung DPRD. Aksi unjuk rasa diakhiri dengan orasi di perempatan Penceng.

Dalam aksi itu mereka mendesak pemkab dan anggota DPRD memfasilitasi PMII dan perwakilan warga bertemu pihak kementerian yang menaungi aliran Sungai Grindulu maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. ‘’Grindulu harus segera dinormalisasi karena tak lama lagi musim penghujan. Jangan sampai terjadi banjir,’’ kata Ketua PMII Pacitan Rojihan.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sungai Grindulu telah mengalami pendangkalan. Rojihan mencontohkan di Karangrejo, Arjosari. Permukaan air sungai hanya berjarak satu meter dari ketinggian ruas jalan. Selain itu, aliran air menggerus sejumlah bangunan di kanan-kiri kali. Di antaranya, lembaga pendidikan Pondok Pesantren AL-Fattah Kikil yang sebagian bangunan tinggal menyisakan fondasi.

Menurut dia, kondisi paling mengkhawatirkan meliputi Desa Karanggede, Karangrejo, dan Arjosari. ‘’Banyak lahan warga terancam tergerus aliran sungai. Ada juga rumah mantan kades yang kena imbas bencana kemarin,’’ urainya.

Dalam dialog dengan mahasiswa, perwakilan komisi IV DPRD berjanji ikut memfasilitasi PMII dan warga Pacitan untuk bertemu dengan pihak kementerian dan BBWS Bengawan Solo. Sayang, pihak pemkab terkesan cuek. Kesediaan anggota dewan membubuhkan tanda tangan dalam surat tuntutan yang disodorkan tidak diikuti pemkab. ‘’Kami kecewa. Minta waktu satu minggu katanya, mau konfirmasi ke kementerian dan BBWS,’’ tuturnya.

Jika kesepakatan terkait tuntutan normalisasi Sungai Grindulu tidak mendapat respons pemkab, pihaknya mengancam bakal kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak. ‘’Kami akan mengajak warga Pacitan lainnya agar tahu bagaimana pemerintah daerahnya,’’ ujar Rojihan.

Wakil Bupati Yudi Sumbogo menyebut tuntutan PMII agar difasilitasi untuk bertemu pihak kementerian dan BBWS mustahil direalisasikan. Menurutnya, pertemuan hanya bisa dilakukan jika kementerian atau BBWS mengadakan kunjungan ke Pacitan. ‘’Kalau ada kunjungan, kami bisa ajak mereka ikut audiensi,’’ tuturnya.

Meski begitu, Yudi membantah pemkab tutup terkait pendangkalan Sungai Grindulu. Pihaknya mengklaim kerap melakukan koordinasi dengan dinas terkait seputar permasalahan pendangkalan. ‘’Untuk normalisasi ada pihak lain yang lebih berwenang. Sementara, penggunaan anggaran lintas kewenangan tidak diperbolehkan,’’ dalihnya.

Tuntutan serupa juga disampikan warga bantaran Sungai Grindulu pada 2 Oktober lalu. Mereka khawatir kembali terjadi banjir jika kali tidak dinormalisasi. Sayangnya, upaya menyampaikan tuntutan ke sejumlah forum mentah. Mereka akhirnya mengirimkan surat tuntutan ke BBWS Bengawan Solo. Pun menuntut jika terjadi banjir pemkab memberikan ganti rugi. (odi/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here