Masih Ada Pemecatan Sepihak, Jukir Wadul ke Wali Kota

257

MADIUN – Kelompok juru parkir (jukir) kembali mengadu ke Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) kemarin (15/3). Mereka mengeluh masih adanya intimidasi dan pemecatan secara sepihak oleh PT Bumi Jati Mongal Permai  (BJMP) terhadap sejumlah jukir.

Menurut mereka, pemecatan itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian antara pemkot dengan PT BJMP. Karena pemecatan itu tanpa melalui pemberitahuan kepada dinas perhubungan (dishub). ’’Ada delapan jukir yang sudah diberhentikan,’’ kata Joko Permono, perwakilan kelompok jukir.

Dalam pertemuan di ruang 13 tersebut, Joko sebenarnya berharap jukir yang sudah dipecat oleh PT BJMP bisa dipekerjakan kembali atas rekomendasi dari wali kota. Sehingga, mereka bisa menghidupi keluarganya lagi. ’’Ancaman-ancaman dan pemecatan itu sebenarnya tidak ditimbulkan oleh hal lain. Tapi, karena jukir memang tidak sanggup memberikan setoran sesuai yang dipatok oleh PT BJMP,’’ ujarnya.

Menanggapi keluhan sekelompok jukir itu, SR mengaku dalam waktu dekat bakal memanggil PT BJMP untuk melakukan klarifikasi yang dikeluhkan para jukir. Setelah itu, pemkot bakal mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari titik temu atau solusi tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Madiun. ’’Saya juga minta dishub sebagai OPD yang menangani masalah parkir untuk proaktif menyelesaikan persoalan ini,’’ katanya.

SR juga sempat mempertanyakan mekanisme pemecatan jukir kepada dishub pada pertemuan terbatas tersebut. Menurut dia, persoalan itu seharusnya tidak perlu terjadi apabila ada sosialisasi lebih dulu dan pengawasan pada proses pelaksanaannya di lapangan. ’’Kalau ada pemecatan, teknisnya seperti apa. Apakah ada peringatan pertama, kapan dilaksanakan, dan dalam hal apa. Jadi, itu harus dipahami, disosialisasikan, disepakati, baru itu dieksekusi,’’ papar mantan wakil wali kota Madiun itu.

Perihal tudingan jukir adanya keterlibatan oknum lurah yang ikut cawe-cawe masalah pengelolaan parkir di lapangan, SR menegaskan bakal menyelidikinya. Yang jelas, dia mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi tuduhan tersebut. Karena bisa saja pernyataan yang sempat dilontarkan oleh lurah itu kepada sekelompok jukir sekadar kesalahpahaman. ‘’Tapi, saya ingatkan kepada lurah atau ASN lainnya, saya tidak pernah perintah seperti itu. Dan, jangan melakukan hal tersebut. Itu nggak bagus,’’ ujarnya.

Terpisah, Kepala Dishub Kota Madiun Ansar Rosidi menyatakan jukir bisa saja dilakukan pemecatan oleh PT BJMP dan berdasar usulan dari pemkot. Hanya, proses pemberhentian pekerjaan sebagai jukir itu mesti dilakukan secara manusiawi. ‘’Tidak begitu ada sesuatu langsung pecat. Jadi, harus ada pemberitahuan apa kesalahannya (jukir, Red) lebih dahulu,’’ katanya.

Dia menambahkan, pemecatan secara langsung bisa dilakukan apabila dianggap telah merugikan masyarakat dan berdampak terhadap kenyamanan sosial di jalan. Misalnya, jukir mabuk di lokasi parkir serta tidak mau setor retribusi hasil pendapatan parkir. ‘’Ini harus diberhentikan sementara dulu. Lalu, dilakukan pembinaan. Baru setelah itu dapat diusulkan kembali untuk dipekerjakan. Tentunya dengan pernyataan tertulis,’’ jelasnya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here