Masa Kerja Direksi PDAM Ditambah, Dewan Pengawas Dikepras

104

MAGETAN – Angin segar menghampiri jajaran direksi PDAM Lawu Tirta. Sebab, masa kerja mereka bertambah. Ini menyusuaikan dengan regulasi anyar. Namun, perda 8/2012 tentang PDAM Lawu Tirta harus lebih dulu diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Jajaran direksi yang kini eksis yakni Dirut Welly Kristanto, Dirum Gianto dan Dirtek Wiyono bakal mendapat bonus masa kerja.  Semula, masing-masing direksi memiliki masa kerja selama empat tahun dengan dua periode. Sehingga mereka paling lama hanya boleh menjabat selama 8 tahun.

Sekarang, masa kerja mereka diperpanjang hingga lima tahun, tiga periode. 15 tahun mereka diperbolehkan menjabat. Setelah perda berlaku, direksi yang saat ini menjabat masih bisa menjabat lagi. ’’Dihitung 0 lagi, mulai dari periode satu,” terang Dirum PDAM Lawu Tirta Gianto.

Keberadaan permendagri 37/2028, selain mengatur masa kerja direksi, perda yang baru juga mengatur jumlah dewan pengawas. Jumlahnya dikurangi. Dulu, jumlah dewan pengawas disesuaikan dengan jumlah pelanggan, kini disesuaikan dengan jumlah direksi. Alhasil, bakal ada satu anggota dewan pengawas yang tereliminasi. ’’Jumlah dewan pengawas disamakan dengan direksi. Saat ini ada 3 direktur,” jelasnya.

Saat ini, ketua dewan pengawas dijabat oleh Sutikno. Sekretaris dijabat oleh Wahyu Saptawati yang kini menjadi Plt Kabag Perekonomian. Serta dua anggota dewan pengawas dari unsur pelanggan, Subandi dan Widarto. Masa jabatan keempatnya berakhir tahun ini. Sehingga, tahun depan bakal ada seleksi kembali. ’’Akan diproses setelah perda baru berlaku,” ungkapnya.

Bentuk PDAM juga akan berubah. Dari  perusda menjadi perumda. Padahal, dalam pelaksanaannya pemilik saham PDAM Lawu Tirta, tetaplah pemkab Magetan. Mengingat, perusda memiliki lebih dari satu pemilik saham, dan perumda hanya satu pemilik saham. “Kelihatannya seperti nomenklatur saja yang berubah, tapi didalamnya tetap ada perubahan,” terangnya.

Gianto menambahkan, masih ada tiga permendagri lagi yang ditunggunya yang memungkinkan perevisian lagi perda yang kini ada. Yakni permendagri 118/2018 yang masih berada Kemenkum-HAM. Permendagri itu bakal mengatur penyusunan renbis, RKAP dan pelaporan keuangan. Sedangkan dua permendagr lainnya tentang tata organ dan kepegawaian serta restrukturisasi perusahaan jika terjadi pailit. ’’Satu PP yang terbit, diikuti banyak permendagri. Kami hanya mengikuti dan melaksanakan,” pungkasnya. (bel/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here