Mariono Terancam Lengser Sementara jika Terbukti Berpolitik Praktis

166

MEJAYAN – Mariono terancam sanksi berlipat karena perkara dugaan politik praktis dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang menjeratnya. Selain pidana penjara maksimal satu tahun, kepala Desa Dawuhan, Pilangkenceng, itu terancam kehilangan jabatannya untuk sementara waktu. Sanksi administratif bakal diterima bila terbukti mengondisikan pemenangan calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Madiun. ‘’Dengan beberapa ketentuan,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono kemarin (25/1).

Joko menegaskan, sesuai Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, kepala desa (kades) dilarang membuat keputusan menguntungkan diri sendiri dan pihak lain atau golongan tertentu. Kades diberhentikan sementara selama menjalani hukuman. Setelah ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebab, dianggap tidak sanggup menjalankan kewajibannya. Tugasnya akan diserahkan ke sekretaris desa (sekdes). ‘’Diaktifkan kembali ketika hukumannya diselesaikan,’’ ujarnya.

Pemberhentian bakal diberikan ketika kades mengulangi kembali pelanggaran yang pernah dilakukan. Setelah diberi peringatan dalam kurun waktu tertentu. Diawali dengan menegur secara lisan. Dilanjutkan teguran tertulis pertama hingga ketiga bila peringatan sebelumnya diabaikan. Pemecatan baru dilakukan ketika seluruh tahapan itu tidak digubris. Mekanismenya tertuang di Perda 9/2018 tentang Desa dan perbup tentang perangkat desa. ‘’Ya nantinya dilakukan penggantian,’’ tuturnya.

Joko tidak bisa berandai-andai jenis sanksi yang bakal dijatuhkan ke Mariono. Pihaknya memilih menunggu hasil peradilan. Selain itu, menghormati proses hukum yang dilakukan badan pengawas pemilu (bawaslu). Pihaknya juga sempat dipanggil bawaslu atas ulah Mariono. Koordinasi itu menekankan pihaknya untuk memberi peringatan agar tidak terlibat politik praktis selama momentum Pemilu 2019. ‘’Agar kejadian serupa tidak terulang,’’ jelasnya.

Dia mengklaim sudah jauh hari menyebar surat edaran (SE) untuk 198 pemerintahan desa (pemdes). Mereka harus netral. Dilarang terlibat momen galang dukungan dari caleg atau tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Persoalan dilaksanakan tidaknya, masing-masing perangkat desa dipandang sudah paham konsekuensinya. Pihaknya tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap urusan tersebut. ‘’Kalau pengawasan bisa dari masyarakat,’’ kata Joko.

Terpisah, Bupati Madiun Ahmad Dawami juga enggan mencampuri masalah hukum kades yang tersandung perkara dugaan tindak pidana pemilu. Dia lebih fokus agar pelanggaran tidak terulang. Upaya pencegahan dengan meminta agar aparatur sipil negara (ASN) dan kades serta perangkatnya untuk berhati-hati.

Menekankan bahwa status mereka bukan tim sukses caleg dan capres-cawapres. Melainkan tim sukses pileg dan pilpres. Tugasnya menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu. ‘’Tugasnya adalah membantu meningkatkan partisipasi pemilih, menjaga agar lebih aman, dan menekan konflik,’’ paparnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here