Maret Dewan Sudah Duduki Kantor Anyar di Jalan Taman Praja

108

MADIUN – Tidak lama lagi Kantor DPRD Kota Madiun pindah tempat. Tepatnya pada 28 Maret 2019 mendatang. Meski begitu petugas sekretaris DPRD mulai nyicil boyongan sejak Jumat (1/2) lalu. Sejumlah perabot mereka boyong dari Jalan Perintis ke Jalan Taman Praja dengan mobil pikap.

Sekretaris DPRD Kota Madiun Misdi mengaku boyongan sengaja dilakukan bertahap. Supaya ketika pada waktu hari H tiba bangunan kantor DPRD sudah siap pakai. Adapun barang-barang yang diboyong adalah perabotan lama. ’’Saat ini mulai nyicil memindah barang yang jarang digunakan,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Boyongan belum sampai menyentuh meja dan kursi yang biasa dipakai para anggota dewan rapat paripurna. Sebab, beberapa perabotan itu masih akan digunakan untuk tiga kali sidang paripurna tentang tiga raperda inisiatif DPRD. Terhitung berturut-turut mulai dari tanggal 6, 7, dan 8 Februari 2019.

Mengapa pemindahan kantor DPRD baru terealisasi sekarang? Misdi menjelaskan, pihaknya selama ini tidak ingin terburu-buru. Karena itu, perencanaan dan persiapan perlu dimatangkan lebih dulu. Pihaknya juga perlu menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan kantornya.

Infrastruktur yang dimaksud Misdi terkait dengan sambungan internet, listrik, genset, hingga ruang anggota. Karena itu, pemindahan kantor akan dilaksanakan secara dicicil. ‘’(acara) tumpengan pindahan gedung DPRD baru dilakukan pada 19 Februari,’’ ungkap mantan kabag administrasi pembangunan Pemkot Madiun itu.

Sementara proses boyongan secara keseluruhan bakal dilakukan 28 Maret 2019 mendatang. Dimeriahkan dengan acara wayangan semalam suntuk yang didalangi oleh Anom Suroto.

Hanya, Misdi belum bisa menjelaskan secara gamblang konsep boyongan anggota dewan dari kantor baru. Sebenarnya sekretariat DPRD sempat mengusulkan boyongan dengan diantar dokar. Tapi, tak semua fraksi setuju saran tersebut. ’’Sampai saat ini masih belum ada kepastian,’’ ujarnya.

Bagaimana dengan rencana pengadaan sarana prasarana (sarpras) kelengkapan dewan yang baru? Misdi mengaku saat ini prosesnya tinggal menunggu lelang. ‘’Sebentar lagi kan proses pengadaan barang dan jasanya,’’ katanya.

Misdi mengungkapkan, tender pengadaan sarpras gedung baru wakil rakyat itu paling cepat bisa dilakukan pada Februari. Perkiraan itu berdasar urut kacang proses penganggaran. Diawali dengan penyusunan rancangan umum pengadaan (RUP) setelah sebelumnya APBD 2019 Kota Madiun mendapat nomor register dari pemprov. ’’Setelah persiapan (penyusunan) RUP, lalu tender, kemudian pelaksanaan (kegiatan),’’ urainya.

Misdi berharap proses tender pengadaan sarpras itu tidak mengalami kendala. Semisal proses tender harus dilakukan ulang karena tidak adanya penawar yang memenuhi syarat administrasi. ’’Kami berharap sebelum perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019, pengadaan sarpras sudah selesai semua,’’ ucap Misdi.

Sesuai dokumen APBD, pengadaan sarpras dibagi dalam tiga kegiatan. Antara lain, pengadaan sound system di ruang rapat paripurna, LCD screen, dan peralatan arus lemah senilai Rp 3,1 miliar. Kemudian, pengadaan mebeler atau interior senilai Rp 7,7 miliar. Serta, genset dengan kapasitas 500 kV senilai Rp 1,3 miliar. ’’Kalau bisa sekali tender ini bisa langsung selesai,’’ kata Misdi. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here