Marak, Konten Politik di Papan Reklame Komersial

206

NGAWI – Menjelang pileg dan pilpres, iklan kampanye politik mulai marak menghiasi sejumlah papan reklame komersial di Ngawi. Fenomena tersebut mengundang perdebatan lantaran dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Namun, ada pula yang menganggap tidak menyalahi aturan.

Koordinator Divisi Hukum KPUD Ngawi Prima Aequina mengatakan, pemanfaatan papan reklame komersial untuk kampanye politik bukan domain lembaganya. ‘’Mestinya itu kewenangan yanmas (DPMPTSP, Red). Kalau vendor, asalkan pemasang mau bayar, ya pasti boleh,’’ ujarnya kemarin (4/1).

Prima menyebut, sesuai undang-undang maupun peraturan KPU (PKPU) serta surat keputusan (SK) KPU, dijelaskan secara gamblang tempat mana saja yang haram dipasang alat peraga kampanye. Di antaranya, lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan kantor pemerintahan.

Koordinator Divisi Penindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ngawi Yusron Habibie saat dikonfirmasi tidak memberikan jawaban pasti. Dia hanya menyebut, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menjelaskan bahwa billboard dan videotron masuk kategori APK. Artinya, tidak masalah jika dipasang reklame bermuatan politik.

Menurut dia, pemasangan iklan politik pada papan reklame komersial dinyatakan melanggar jika dikenai retribusi. Itu merujuk surat Bawaslu Nomor: 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang pengawasan metode kampanye Pemilu 2019. ‘’Kami akan segera cek, ada unsur retribusinya tidak APK itu,’’ tegasnya.

Sementara itu, pasal 1 ayat 9 Perda Ngawi Nomor 30/2011 tentang Pajak Reklame menjelaskan kriteria reklame. Yakni, benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, serta dirasakan atau dinikmati. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here