Gerah Penangkapan Benur Merajalela, Nelayan-Mahasiswa Demo

76

KOTA – Kemarahan para nelayan sudah di ubun-ubun. Ini dipicu aksi penangkapan baby lobster atau benur yang sudah merajalela. Sebagai jawaban atas kegerahan itu, ribuan nelayan bersama mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan alun-alun dan halaman  kantor UPT Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur kemarin (24/4). ’’Kami datang untuk menyampaikan aspirasi terkait penangkapan benur yang tak kunjung berhenti,’’ tutur Nursalim, salah seorang nelayan.

Kata dia, nelayan yang demo berasal dari berbagai penjuru Pacitan. Mulai Tulakan, Kebonagung, Sudimoro, Donorojo, hingga Tamperan. Mereka berkumpul di alun-alun. Selain berorasi, mereka juga membawa spanduk kecaman. ’’Unjuk rasa damai, tak ingin rusuh. Hanya ingin ketegasan pemerintah dalam penuntasan permasalahan benur,’’ ujar Nursalim.

Para nelayan khawatir, jika terus dieksploitasi maka ke depan ekosistem di laut Pantai Selatan akan rusak. ’’Saya harap secepatnya petak-petak rumpun penangkap lobster segera diambil,’’ tegas nelayan asal Klesem, Kebonagung, itu.

Sementara, Ketua Umum (PCPMII) Pacitan Rojihan menyebut ada empat tuntutan. Yakni, penghentian penangkapan dan perdagangan baby lobster (benur); membersihkan rakit atau rumpon penangkap baby lobster; serta pemkab wajib menindak tegas bagi para penangkap  benur. ’’Keempat, pemberian sanksi pidana kepada kelompok atau setiap orang yang melanggar aturan penangkapan benur,” imbuhnya.

Nelayan yang datang ke alun-alun tiba sekitar pukul 11.00. Nelayan dari berbagai daerah itu sempat salat Duhur berjamaah di Masjid Agung. setelah itu para demonstran berbondong-bondong hendak masuk ke pendopo bupati. Namun, belum sempat masuk, Bupati Pacitan Indartato keluar menghampiri. Saat itu peserta aksi sedang melakukan orasi dan teatrikal nelayan yang dimanfaatkan para bos pengepul benur.

Tak selang berapa lama, kedua pihak berunding. Disepakati lokasi demo akan dipindah ke gedung rapat UPT Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Tamperan. Tujuannya agar tak mengganggu siswa SMP yang saat itu sedang melakukan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Bupati Indartato saat menemui pendemo mengungkapkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam menangani persoalan itu. Sebab, kewenangan sudah diambil alih Pemprov Jawa Timur. Namun, dirinya tak lepas tangan. Bupati mengaku akan mendampingi para warganya ke provinsi untuk menyampaikan aspirasi pada Selasa malam (24/4). Disamping itu, dirinya mengaku akan mendukung upaya warga. ’’Karena pemkab sendiri tak bisa, polres tidak bisa, kodim tidak bisa,’’ jelas bupati.

Kapolres Pacitan Setyo K. Heriyatno menambahkan, penegakan aturan akan tetap dilakukan. Namun, dirinya mengaku dalam penyelesaian sebuah konflik tak boleh timbul masalah baru. Pun kewenangan UPT perikanan dan kelautan ada di provinsi hingga dirinya mengaku hanya bisa mem-follow up dan membantu para nelayan. ’’Kalau menyelesaikan masalah harus tuntas,’’ tegasnya.

Saat disinggung mengenai razia besar–besaran para nelayan penangkap benur ke depan, Setyo mengaku tak dapat memastikan. Dia mesti menyikapi hal ini dengan bijak lantaran para nelayan penangkap benur juga mencari rezeki bagi mereka sendiri. ’’Tapi selama itu ada sanksi pidananya, ada atau tidak ada MoU pasti akan kami tindak,’’ ungkap kapolres. (mg6/c1/ota)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here