Magetan

Mantan Kades Baleasri Ditahan Kejari Magetan

Emy Hartono Terjerat Proyek Fiktif

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Emy Hartono tak bisa pulang. Sekeluarnya dari ruang penyidik sejak pukul 10.00-13.00, mantan kades Baleasri itu langsung ditahan Kamis (8/10).

Kajari Magetan Ely Rahmawati menyatakan telah memiliki bukti kuat untuk menahan tersangka korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2017-2018 itu. ‘’Tersangka kami amankan terkait pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai aturan,’’ tegas kajari.

Ely membeberkan, modus yang dilakukan Emy konvensional. Pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran DD atau ADD dikerjakan sendiri olehnya. Padahal ada tim pengelolaan kegiatan. Hasil pekerjaannya tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB). ‘’Ada juga proyek fiktif. Ada pertanggungjawabannya, dicairkan anggarannya tapi tidak ada kegiatannya,’’ ungkap Ely.

Mendasar penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, total kerugian negara Rp 248 juta lebih. Emy dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU 20/2001. Ancaman hukuman maksimalnya 20 tahun penjara. ‘’Penahanan ini dilakukan setelah pemeriksaan di hadapan penasihat hukumnya,’’ jelas kajari.

Terkait kemungkinan adanya tersangka lain, penyidik bakal melihat perkembangan penyidikan. ‘’Kita lihat perkembangan nanti. Termasuk di persidangan,’’ katanya. (odi/c1/fin)

Pemkab Kurang Teliti, Andalkan Kelengkapan Administrasi

DINAS pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) dan camat Ngariboyo kurang teliti memverifikasi pencairan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Meski terjadi penyelewengan sepanjang 2017-2018 di Baleasri, anggaran tetap bisa dicairkan.

Kasi Pidsus Kejari Magetan Sulistyo Utomo mengungkapkan, verifikasi yang dilakukan pemkab sebatas pemeriksaan berkas. Tak dilanjutkan survei ke lapangan. Hanya memercayai laporan pertanggungjawaban dari mantan kades. ‘’Nah, pemkab kecolongannya di situ,’’ ujarnya.

Meski kecolongan, Sulis tak menyalahkan DPMD maupun pihak kecamatan. Sebab, memang tiada kewajiban bagi kedua lembaga itu untuk cek fisik. Hanya, Sulis meminta pendampingan dan penggunaan anggaran semakin diperketat. ‘’Mencegah kejadian-kejadian serupa kembali terulang,’’ tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Eko Muryanto menjelaskan bahwa periode terjadinya penyelewengan anggaran di Pemdes Baleasri itu dirinya belum menakhodai DPMD Magetan. Namun, dia sepaham dengan pernyataan Sulis. DD dan ADD hanya bisa dicairkan setelah memenuhi syarat administrasi. ‘’Memang tidak ada kewajiban untuk pemeriksaan lapangan. Apalagi kami bukan petugas yang tahu spesifikasi teknis,’’ katanya.

Sejatinya, DPMD sempat melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Hanya, monev pertama dilakukan sekitar pertengahan tahun lantaran harus membagi jadwal dengan 206 desa lainnya. Sedangkan monev kedua, tak ditemukan kejanggalan. ‘’Lengkap administrasi, dikuatkan keterangan dari kecamatan juga,‘’ jelasnya.

Eko pun berharap praktik korupsi tak kembali terulang. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh DPMD. ‘’Tapi melekat mulai dari kecamatan, DPMD, hingga Inspektorat,’’ ujarnya. (odi/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close