Maladministrasi, Bakal CPNS Terancam Coret

598

MEJAYAN – Pemberkasan bakal calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 membuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun risau. Kuota tambahan calon abdi negara tahun ini terancam semakin berkurang. Imbas sejumlah peserta seleksi tahap akhir itu gugur. ‘’Sedangkan yang lolos pemberkasan dari kuota awal 349 formasi cuma 331,’’ kata Sekretaris BKD Kabupaten Madiun Sigit Budiarto kemarin (1/2).

BKD menemukan beberapa pelamar terindikasi maladministrasi hasil pemberkasan awal bulan lalu. Sejumlah dokumen asli pendaftaran yang ditunjukkan ke panitia seleksi daerah (panselda) tidak sesuai file pendaftaran online. BKD belum bisa memastikan lolos tidaknya mereka. Sebab, yang berwenang memutuskan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seandainya diputuskan gagal, maka jatah kuota itu akan kosong. ‘’Sebelumnya sudah tidak terisi 18 formasi disabilitas dan dokter spesialis karena tidak ada pendaftarnya,’’ ungkapnya.

Sigit berharap panitia seleksi nasional (panselnas) tidak sekadar mencoret bakal CPNS karena alasan maladministrasi. Melainkan menentukan peserta lain sebagai penggantinya. Ada toleransi layaknya tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB). Supaya formasi tersebut tidak kosong. Di sisi lain, agar pelaksanaan rekrutmen di daerah tidak mubazir. Sebab, sudah mengeluarkan dana besar. ‘’Tidak hanya di Kabupaten Madiun, beberapa daerah lain sepertinya mengalami persoalan serupa,’’ sebutnya.

Mengutip Permen PAN-RB 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS. Penggantian itu tertuang pada lampiran di poin prinsip dan penentuan kelulusan. Ketika kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi pendaftar formasi khusus di jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sesuai.

Serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan dengan predikat peringkat terbaik. Dengan ketentuan serupa, kebutuhan formasi khusus yang tidak terpenuhi bisa diisi pendaftar formasi umum. ‘’Secara aturan memang ada, tapi kepastian tindak lanjutnya belum tahu,’’ ujar Sigit.

Sigit belum berani menyampaikan jumlah bakal CPNS terindikasi bermasalah. Dalihnya menghindari gejolak di kalangan peserta. Dia berjanji bakal mengumumkan setransparan mungkin ke publik keputusan pemerintah pusat. Status saat ini, hasil pemberkasan yang sudah diinput ke sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dikirimkan ke BKN. Selanjutnya menunggu turunnya hasil verifikasi dan validasi (verval). ‘’Kami berharab Februari ini sudah selesai,’’ tandasnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here