Maju Mundur Blacklist CV Sekawan Elok

86

MADIUN – Bola pemberian sanksi blacklist CV Sekawan Elok (SE) terkesan blunder. Rupanya, pengajuan masuk daftar hitam itu belum naik ke meja Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdakab Madiun. ‘’Kami memang mengusulkan blacklist, tapi urusan administrasinya belum selesai,’’ kata Kepala Dinkes Kabupaten Madiun Soelistiyo Widyantono kemarin (1/2).

Soelis –sapaan Soelistiyo Widyantono– menegaskan, administrasi dokumen blacklist rekanan proyek Puskesmas Wungu itu masih diproses pejabat pembuat komitmen (PPK). Merampungkan hasil evaluasi yang betul-betul menjelaskan bahwa kontraktor asal Bogo, Nganjuk, itu layak mendapat sanksi lebih dari sekadar denda keterlambatan. Sehingga tak boleh berpartisipasi dalam pekerjaan fisik di dalam dan luar kabupaten sampai batas waktu tertentu. ‘’Administrasi blacklist menunggu tanda tangan saya,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Soelis menargetkan pemberkasan administrasi blacklist itu kelar sebelum April. Itu merupakan bulan di mana umumnya proses lelang sudah dimulai kembali oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga, bagian adbang masih punya cukup waktu untuk menindaklanjuti. ‘’Kalau bisa, Februari,’’ tegasnya.

Soelis meluruskan bahwa selesai 100 persennya pembangunan puskesmas bukan terhitung 26 Januari, melainkan 19 Januari. Tanggal yang disebutkan terakhir itu adalah deadline terakhir dari waktu tambahan 50 hari. Sebetulnya, pekerjaan sudah dilaporkan selesai 100 persen pada 18 Januari. Lantas ditindaklanjuti dengan pengecekan oleh pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) keesokan harinya. ‘’Kalau untuk serah terima, nanti menunggu enam bulan. Karena rekanan punya tanggungan masa perawatan,’’ bebernya.

Sebelumnya, Dinkes Kabupaten Madiun menyatakan telah menyorongkan sanksi blacklist ke Adbang Setdakab Kabupaten Madiun. Mengacu hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa pekerjaan rekanan tidak berjalan sesuai jadwal. Patokannya Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yang diusulkan blacklist tidak hanya CV SE, termasuk anak grupnya. Lantaran menjadi salah satu faktor molor pembangunan. Terjadi kala pekerja yang diplot di awal kontrak pengerjaan tidak bekerja dengan baik. Hingga dilakukan penggantian pekerja dari anak grup yang lain. Itu baru dilakukan setelah Komisi D DPRD Kabupaten Madiun turun tangan. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here