Terkait PPDB 2019, Maidi: Wajib Transparan

37
PEMBICARA: Wali Kota Madiun Maidi didampingi oleh Sekda Rusdiyanto saat menyampaikan materi sosialisasi PPBD tahun ajaran 2019/2020 untuk jenjang TK, SD dan SMP negeri di kantor dindik Senin (17/6).

MADIUN – Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 untuk jenjang TK, SD dan SMP negeri di Kota Madiun mulai disosialisasikan oleh pemkot, Senin (17/6). Tahapan itu diawali pada 19–20 Juni dengan proses legalisir, rekomendasi piagam, sertifikat untuk siswa jalur perpindahan tugas orang tua di kantor dinas pendidikan (dindik).

Selanjutnya, pada 25–27 Juni diberlakukan pendaftaran semua jalur. Terdapat beberapa jalur yang bisa ditempuh. Yakni, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur zonasi. Masing-masing jalur kuotanya berbeda. Untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua porsinya hanya 5 persen dari pagu. Sedangkan, jalur zonasi adalah 90 persen.

Wali Kota Madiun Maidi berharap pelaksanaan PPDB TK, SD dan SMP negeri pada tahun ini berjalan lancar dan transparan. Tentunya dengan berpedoman pada Permendikbud 51/2018 dan Perwal 20/2019. ’’Semua harus berjalan sesuai aturan. Jangan sampai ada penyelewengan kebijakan,’’ katanya saat sosialisasi PPBD tahun ajaran 2019/2020 untuk jenjang TK, SD dan SMP negeri di kantor dindik kemarin.

Dalam tahap sosialisasi itu dindik sengaja mengundang humas dari sejumlah instansi vertikal lainnya. Dengan harapan, aturan PPDB ini bisa tersampaikan secara menyeluruh. ’’Diharapkan mereka bisa menjadi kepanjangan informasi dindik,’’ ujar Maidi.

Yang jelas, kata dia, sosialisasi peraturan PPDB sengaja dilakukan lebih dini. Tujuannya agar masyarakat bisa secara utuh memahaminya. Terutama terkait aturan zonasi. ’’Aturan zonasi terhitung baru. Sosialisasi ke masyarakat harus dilakukan agar pemahamannya tidak sepotong-sepotong,’’ terang Maidi.

Sementara itu, Kepala Dindik Kota Madiun Heri Wasana menyatakan pelaksanaan PPBD TK, SD dan SMP sudah matang. Bahkan, pihaknya sudah mengantisipasi adanya persoalan kekurangan pagu di jenjang SMP. Dengan lebih dulu melakukan penghitungan calon peserta didik lulusan SD dibandingkan ketersediaan pagu. ’’Insya Allah kalau semua lulusan SD masuk ke SMP negeri di Kota Madiun akan terpenuhi,’’ katanya.

Kendati demikian, lanjut Heri, langkah alternatif sudah pihaknya tentukan jika seandainya ada sekolah yang mengalami kekurangan pagu. Seperti membuka kembali proses pendaftaran PPDB. Dengan mempertimbangkan pemberian rekomendasi kepada calon peserta didik dari Kabupaten Madiun masuk ke kota. ’’Yang jelas, kami undang seluruh kepala SD dan SMP di Kota Madiun untuk mendapatkan materi sosialisasi PPDB. Supaya mereka juga dapat memahami kebijakan yang ditempuh oleh pemkot,’’ terang mantan kabid pendidikan dasar itu.

Pada pelaksanaan PPBD tahun ini, Heri menegaskan tidak ada penyertaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Menurutnya, PPDB sekarang mengedepankan pemerataan pendidikan. ‘’Kami berkoordinasi dengan dispendukcapil terkait pelaksanaan PPBD tahun ini,’’ pungkasnya. (her/adv/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here