Mahardika Tuntut Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS

376

MADIUN – Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Madiun 2018 belum final. Sebab, pasangan calon (paslon) wali kota-wakil wali kota nomor 2 Harryadin Mahardika-Arief Rahman belum menerima hasilnya. Mereka resmi mengajukan gugatan hasil rekapitulasi suara pilwakot Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun.

Bahkan, gugatan telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat lalu (6/7). Mereka memohon MK untuk membatalkan keputusan KPU yang memenangkan paslon nomor 1 Maidi-Inda Raya (MaDa) dalam hasil rekapitulasi suara tersebut. ‘’Intinya adalah kami menggugat hasil penghitungan KPU karena banyak kejanggalan,’’ kata Harryadin Mahardika kemarin (9/7).

Gugatan yang didaftarkan Hambakung Novi & Co, konsultan hukum Mahardika-Arief, terdaftar dengan nomor 4/PAN/PHP-KOT/2018 di MK. Tertera di situs resmi MK, permohonan gugatan itu didaftarkan pada pukul 17.52 Jumat lalu (6/7). Yang digugat adalah Keputusan KPU nomor 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VOII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilwakot.

Mahardika menjelaskan pihaknya juga meminta berita acara rekapitulasi hasil tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam petitum, pihaknya meminta dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dasar pertimbangan gugatan itu dijelaskan dalam pokok permohonan. Salah satunya terkait daftar pemilih tetap (DPT). ‘’Kami menemukan cukup banyak DPT ganda,’’ sebutnya.

Menurut tim Mahardika-Arief, DPT versi KPU tidak valid. Mereka mengklaim ada 3.008 DPT ganda yang tersebar di 310 TPS. Modusnya, banyak daftar pemilih ganda nama, NIK, atau alamat. Sejumlah temuan juga mengindikasikan terdapat ganda nama dengan alamat yang sama, namun tanpa NIK. Mereka menyayangkan hingga menjelang hari H pencoblosan 27 Juni lalu, tidak ada langkah perbaikan dari KPU. ‘’Sebagai bukti, kami tidak menerima berita acara atas perbaikan DPT itu,’’ bebernya.

Mahardika menambahkan, ‘’KPU dengan segala daya personel maupun anggarannya, kenapa bisa sampai meloloskan DPT ganda sebanyak itu. Padahal, kami dengan mata telanjang saja bisa menemukan bahwa ada DPT ganda.’’

Mahardika mempertanyakan apakah ribuan DPT ganda itu sebenarnya merupakan upaya pemkot untuk menguntungkan paslon tertentu. Pun pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kota lalu, pertanyaan tim Mahardika-Arief berkaitan hal itu juga tidak direspons dengan baik. Saat itu, tim Mahardika-Arief juga meminta KPU membuktikan klaim mereka salah dengan membuka daftar pemilih di seluruh TPS. ‘’Tapi itu tidak dilakukan oleh KPU,’’ ujarnya. ‘’Kami melihat ada potensi penyalahgunaan wewenang, juga adanya ketidakmampuan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan wali kota secara profesional,’’ sambungnya.

Mahardika memahami bahwa sesuai aturan pihaknya tidak bisa mengajukan gugatan hasil pilwakot ke MK. Khusus daerah dengan jumlah penduduk di bawah 250 ribu jiwa, gugatan bisa dilayangkan ketika terdapat selisih perolehan suara maksimal dua persen. ‘’Sementara selisih suara kami dengan paslon nomor urut 1 mencapai 3,8 persen. Memang kalau mengacu itu, ada batasan. Tapi kami memohon kepada MK atas dasar dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif,’’ terang Mahardika.

Komisioner Divisi Hukum, SDM, dan Pengawasan KPU Kota Madiun Sukamto menyatakan menghormati proses hukum yang ditempuh paslon Mahardika-Arief. Menggugat hasil rekapitulasi, kata Sukamto, merupakan hak mereka. Pihaknya berpedoman kepada MK. Sebelum MK memutus gugatan itu, maka KPU pun terganjal untuk menetapkan pemenang pilwakot. ‘’Kami ikuti saja perkembangannya. Pada 23 Juli nanti, MK baru meregister seluruh gugatan pilkada,’’ sebutnya.

Terkait substansi gugatan, Sukamto membenarkan paslon dari jalur perseorangan itu salah satunya mempersoalkan DPT ganda. Pada akhirnya, MK yang akan memutuskan. ‘’Ketentuan itu memang ada, tapi yang mengkaji nantinya tetap MK. Jadi, kami hormati saja proses hukum yang saat ini sudah berjalan,’’ ujarnya. (naz/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here