Madiun

Madiun Raya Belum Saatnya PSBB

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pandemi belum berakhir, seluruh warga wajib disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan. Penambahan kasus baru masih terus terjadi. Enam hari berselang pasca diumumkan kasus perdana, pemkot kembali mengumumkan satu warganya terkonfirmasi positif Covid-19, Selasa malam (12/5).

Wali Kota Madiun Maidi tidak memerinci pekerjaan dan asal klaster penularan warga Kelurahan Nambangan Lor, Manguharjo, tersebut. Hanya, disebutkan pria 30 tahun itu memiliki riwayat perjalanan dari zona merah. ‘’Hasil swab positif,’’ kata Maidi.

Sejak dinyatakan reaktif saat di-rapid test, yang bersangkutan sudah menjalani karantina mandiri di rumahnya selama 21 hari. Dengan pantauan ketat dari petugas kesehatan di lingkungan setempat. ‘’Sebelumnya merupakan OTG (orang tanpa gejala, Red),’’ ujarnya.

Warga itu lantas dijemput petugas kesehatan untuk menjalani perawatan intensif di ruang isolasi RSUD dr Soedono. Mengantisipasi penyebaran, petugas melakukan rapid test terhadap seluruh anggota keluarga. ‘’Yang kedua ini tak berkaitan dengan klaster Temboro,’’ tutur Maidi.

Di sisi lain, banyak warga bertanya kenapa Madiun Raya tidak memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemkot Madiun belum berencana mengajukan PSBB karena akan berdampak pada semua sektor. Pencegahan dimaksimalkan agar angka pasien dalam pengawasan (PDP) dapat ditekan. ‘’Kota Madiun ini sudah bagus, belum perlu (PSBB),’’ ungkapnya.

Sekretaris I Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) Covid-19 Kota Madiun Rusdiyanto menambahkan, wacana menuju PSBB masih jauh. Sebab, prosesnya harus mendapat persetujuan dari gubernur. Jika disetujui baru dikirim ke pemerintah pusat untuk mendapat restu dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). ‘’Insya Allah Kota Madiun tidak sampai ke arah sana (PSBB, Red),’’ kata sekretaris daerah Kota Madiun itu.

Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun Gatot Gunarso menjelaskan, ada beberapa hal atau indikator yang harus dipenuhi setiap daerah jika hendak mengajukan penerapan PSBB. Mulai jumlah kasus, jumlah kematian, hingga transmisi penyebaran yang memerlukan penghitungan khusus melalui kajian epidemiologi. Pun, Bakorwil tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki otoritas untuk mengajukannya ke pemprov. ’’Ini sifatnya khusus dan terpadu. Kalau diperintahkan, kami siap mengoordinasikannya dengan pemerintah daerah di wilayah terkait. Secara teknis harus dipertimbangkan betul,’’ kata Gatot.

Dia pun beranggapan Madiun Raya belum waktunya menerapkan PSBB. Dia menilai upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah cukup optimal. Implementasi PSBB justru dikhawatirkan melumpuhkan banyak sektor, terutama ekonomi. ‘’Kondisi seperti ini pengaruhnya terhadap ekonomi cukup serius,’’ sebutnya.

Sejauh ini Bakorwil memiliki kewenangan untuk melakukan supporting. Seperti pendataan hingga bantuan terkait penerapan jaring pengaman sosial. Sebab, meski belum diterapkan PSBB, dampak Covid-19 cukup terasa. ‘’Kami selalu koordinasi perkembangan di masing-masing daerah. Kami support langkah kepala daerah,’’ ujarnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close