MaDa Unggul Dua Versi Real Count

457

MADIUN – Maidi-Inda Raya Ayu Miko Saputri (MaDa) kian mantap menapak satu kaki di Balai Kota. Menyusul hasil versi real count sementara yang dilakukan KPU juga menempatkan paslon yang diusung PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP itu di urutan teratas dari tiga paslon yang bertarung di pilwakot. Hasil penghitungan KPU tak jauh beda dengan desk pilkada bakesbangpol. ‘’Saya tekankan, walaupun data sudah terkumpul seratus persen dari 310 TPS, ini masih belum final,’’ kata Ketua KPU Kota Madiun Sasongko.

Penghitungan yang dilakukan KPU menggunakan metode yang tak jauh berbeda dengan desk pilkada bakesbangpol. Penghitungan didasarkan pada formulir C1 KWK atau formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap TPS. Data terakhir diterima dari TPS sekitar pukul 24.00 Rabu lalu (27/6). ’’Hasil penghitungan ini valid, karena dasarnya rekapitulasi dari tiap TPS. Jadi tidak perlu margin of error. Tapi, yang paling valid tetaplah hasil penghitungan setelah melalui pleno di tingkat KPU kota nanti,’’ terangnya.

Hasilnya, Maidi-Inda Raya tetap di puncak dengan raihan 39.374 suara atau jika dipersentasekan mencapai 38,53 persen. Harryadin Mahardika-Arief Rahman meraup 35.326 suara atau sebanyak 34,57 persen. Sementara, Yusuf Rohana-Bambang Wahyudi memperoleh 27.490 suara dengan persentase 26,90 persen. Terperinci total suara masuk sebanyak 106.349 suara. Sebanyak 102.134 suara dinyatakan sah dan 4.159 suara tidak sah. ’’Selisihnya sekitar empat persen, semoga tidak akan menjadi bahan gugatan,’’ ujarnya.

Sasongko menyebut hasil pilwakot tahun ini cukup memberikan kejutan. Yakni, tingginya perolehan suara paslon Mahardika-Arief yang mampu menempel ketat Maidi-Inda Raya hingga selisih suara pun tak sampai lima persen. Sasongko menyebut jika hasil kali ini mencatat sejarah baru. ’’Luar biasa sekali tren kenaikannya. Dari dulu tidak pernah ada paslon dari jalur independen atau perseorangan yang memperoleh suara lebih dari sepuluh persen. Ini sampai lebih dari 30 persen,’’ kata dia.

Terlepas dari hasil penghitungan kemarin, Sasongko mengingatkan berbagai pihak untuk tetap menghormati hasil penghitungan melalui hasil pleno. Menurut Sasongko, hasil penghitungan yang paling valid dan final adalah hasil penghitungan yang dihitung langsung oleh KPU di tingkat kota. Seluruh kotak suara dari 310 TPS sudah dikumpulkan oleh masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Hari ini PPK direncanakan mulai merekapitulasi. ‘’Yang paling bisa diuji validnya adalah yang melalui pleno, paling lambat kami gelar 5-6 Juli,’’ terangnya.

Menanggapi hasil penghitungan dari KPU tersebut, cawali Maidi berterima kasih kepada masyarakat dirinya mengungguli dua paslon kompetitornya. Pun, dia meminta semua pihak untuk menghargai dan menghormati hasil penghitungan tersebut. Namun demikian, Maidi tetap berpedoman jika hasil paling final dan valid nantinya adalah yang melalui pleno di KPU.

’’Keunggulan ini berkat pilihan dari masyarakat, serta hasil kerja keras seluruh tim MaDa. Tapi, mari tetap ikuti semua tahapan yang ada, dan hormati keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU,’’ kata Maidi.

Sementara itu, cawali Harryadin Mahardika berpendapat hasil quick count atau hitung cepat sah saja jika dilaksanakan oleh lembaga-lembaga di luar yang terlibat dalam kontestasi pemilu. Sebab, jika dilakukan oleh lembaga publik seperti bakesbangpol atau bahkan KPU, maka dikhawatirkan bisa menggiring opini publik. Sementara hasil penghitungan yang sesungguhnya adalah yang melalui pleno di KPU. ’’Secara aturan KPU seharusnya mengeluarkan hasil setelah pleno dan mendapat persetujuan seluruh paslon,’’ ujarnya.

Pasalnya, lanjut Mahardika, pihaknya menemukan sejumlah dugaan kecurangan saat proses penghitungan suara di TPS-TPS. Mulai intimidasi KPPS terhadap saksi, kesalahan-kesalahan administrasi, hingga temuan sejumlah pemilih yang tercantum ganda di DPT. ‘’Misalnya, ada suara dianggap tidak sah tapi tanpa melalui kesepakatan dari semua saksi. Nah, pihak KPPS tidak mau mendengar protes itu. Ini yang saat ini masih kami rundingkan dengan tim,’’ kata dia.

Cawali Yusuf Rohana juga tidak mengetahui apakah ada aturan yang memperbolehkan KPU mem-publish data hasil penghitungan selain dari pleno. Di luar itu, Yusuf juga mengerahkan tim pemenangannya untuk menggelar penghitungan sendiri. Hasilnya rupanya tidak jauh beda. Yusuf mengaku sejak awal telah siap dengan konsekuensi terjun berkompetisi di pilwakot. ’’Sejak awal saya sudah siap. Dalam sebuah kontestasi demokrasi, konsekuensinya harus siap menang dan siap kalah. Tapi, keputusan itu ada di pleno KPU, antara 5-6 Juli nanti. Jadi kami meminta semua pihak untuk menghormati itu,’’ tekannya. (naz/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here