MaDa Rangkul Paslon 2 dan 3

304

MADIUN – Hanya butuh waktu tiga jam. Rapat pleno rekapitulasi hasil pilwakot akhirnya menahbiskan Maidi-Inda Raya Ayu Miko sebagai pemenang pesta demokrasi lima tahunan Kota Madiun. Rabu (4/7) KPU Kota Madiun merampungkan rekapitulasi pemungkas hasil pilwakot di tingkat kota mulai 13.00 hingga 16.00. Rapat pleno diwarnai sejumlah pernyataan keberatan dari saksi paslon yang hadir. ’’Hasil yang ditetapkan dalam rapat pleno tidak terpengaruh pernyataan keberatan saksi,’’ kata Ketua KPU Sasongko.

Hasil rekapitulasi akhir kemarin menahbiskan paslon nomor urut satu Maidi-Inda Raya sebagai pemenang pilwakot dengan perolehan sebanyak 39.465 suara. Sementara, paslon nomor urut dua Harryadin Mahardika-Arief Rahman memperoleh 35.352 suara. Sedangkan paslon Yusuf Rohana-Bambang Wahyudi mendapatkan 27.610 suara. Hasil rekapitulasi melalui pleno kemarin tidak jauh berbeda dengan real count yang dikeluarkan KPU 28 Juni lalu berdasarkan C1 atau formulir hasil penghitungan suara di tiap TPS.

Selama proses rapat pleno berjalan, sejumlah saksi mengutarakan pernyataan keberatan. Sasongko menegaskan pihaknya memfasilitasi seluruh pernyataan keberatan tersebut. Masing-masing saksi yang keberatan diminta mengajukan secara tertulis pernyataan keberatan mereka melalui formulir DB 2 KWK. Namun demikian, pada akhir pleno, saksi dari ketiga paslon akhirnya tetap menandatangani hasil rekapitulasi suara kemarin. ’’Meskipun keberatan yang disampaikan misalnya berkaitan dengan proses pemilihan, tapi tahapan tetap berjalan. Keberatan itu diproses melalui gugatan. Karena yang diplenokan hari ini (kemarin, Red) adalah rekapitulasi hasil,’’ ujarnya.

Proses pengajuan gugatan, lanjut Sasongko, wajib dilayangkan paling lambat tiga hari terhitung penetapan kemarin. Artinya, maksimal Jumat besok (6/7) gugatan sudah harus diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Lantas, bagaimana nasib pemenangnya? Sasongko menjelaskan, paslon yang diusung PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP itu akan ditetapkan sebagai wali kota-wakil wali kota terpilih jika telah dinyatakan klir dari gugatan oleh MK.

’’MK akan merekap 171 daerah yang menggelar pilkada, mana saja yang ada gugatan. Jika misalnya Kota Madiun tidak ada gugatan, maka MK kemudian akan mengeluarkan surat memastikan bahwa pilwakot bebas dari gugatan. Itu menjadi bahan penetapan atau pelantikan,’’ jelasnya.

Para saksi memiliki pandangan tersendiri terhadap rapat pleno kemarin. Widodo Ponco Putro, saksi paslon Maidi-Inda Raya, mengaku terus mengawal proses rekapitulasi suara mulai penghitungan di tingkat TPS hingga pleno kemarin. Hasilnya, kata dia, tidak terdapat cacat perubahan. Karenanya, dia pun merasa puas terhadap rapat pleno kemarin. Formulir DB 2 KWK untuk pengajuan keberatan hanya dia isi sepatah kata: nihil. ’’Jadi, kami tidak ajukan keberatan apa pun,’’ kata Widodo.

Widodo mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memilih paslon berjuluk MaDa itu. Berkat mereka MaDa melenggang ke balai kota. Namun demikian, pria yang juga menjabat sekretaris DPC PDIP itu sempat bercerita jika target perolehan suara MaDa rupanya meleset. Awalnya, tim menargetkan 62 persen.’’Penetapan target itu dari hasil analisis tim. Tapi rupanya banyak pemilih tidak hadir juga menjadi satu kendala bagi kami. Apa pun, dengan 39 persen ini, kami ucapkan terima kasih pada masyarakat,’’ ucapnya.

Widodo juga menyebut MaDa kelak akan berkoordinasi dengan paslon Mahardika-Arief serta Yusuf-Bambang untuk membangun rencana menata kota.

Sementara itu, Wahyu Setyo Nugroho, saksi paslon Mahardika-Arief, menyebut sejumlah keberatan yang diajukan, salah satunya temuan DPT ganda. Hasil temuan timnya, terdapat 3.008 nama yang tercantum ganda di DPT produk KPU. Selain itu, pihaknya menemukan kesalahan administrasi yang dilakukan KPPS pada saat penghitungan di tingkat TPS. Seluruh catatan itu, kata Wahyu, sebenarnya saling berkesinambungan. Pihaknya sudah menyampaikan keberatan tersebut melalui DB 2 KWK.

’’Sudah dikonfirmasi KPU, dan rekomendasi dari panwaslu juga seperti itu (melalui DB 2 KWK, Red). Temuan DPT ganda ini harusnya bisa dikroscek lewat daftar C6 yang dikeluarkan oleh KPU. Kalau bias, kami ingin tahu seluruh nama-nama penerimanya,’’ terangnya.

Tidak berbeda dengan Kisbun, saksi paslon nomor urut tiga Yusuf-Bambang. Pihaknya juga belum bisa menerima adanya DPT ganda pada pilwakot kali ini. Kritik itu dituangkannya dalam pengajuan keberatan melalui formulir DB 2 KWK. Terkait hasil rekapitulasi, Kisbun tidak mempermasalahkan lantaran sudah mengikuti proses penghitungan sejak dari tingkat TPS. ’’Hanya itu (DPT ganda, Red) yang memberatkan bagi kami. Kami masih koordinasikan dengan tim lawyer apakah perlu mengajukan gugatan atau tidak,’’ pungkasnya.

Sementara, ketiga saksi dari paslon semua meneken berita acara rekapitulasi. Meski untuk paslon nomor 2 dan 3 mengajukan keberatan. (naz/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here