Lusa Dilelang, Pembongkaran Pasar Legi Harus Rata Nol Persen

75

PONOROGO – Hampir sebulan, jantung ekonomi Bumi Reyog itu tak berdenyut. Semua pintu terkunci. Setiap sudut selasar kosong. Sejak aktivitas perniagaannya dipindahkan ke pasar sementara awal bulan lalu. Tinggal menanti lelang pembongkaran akhir bulan ini. Siapa pun yang menang ditarget waktu pembongkaran maksimal 45 hari terhitung diterbitkannya surat perintah kerja pembongkaran (SPKP). ‘’Februari sudah harus rata tanah,’’ kata Kepala BPPKAD Bambang Tri Wahono kemarin (27/1).

Sebelum dibangun ulang, pasar legi harus dibongkar untuk menghapuskan aset dari catatan daerah. Rencananya, lelang pembongkaran bakal digelar 30 Januari mendatang. Difasilitasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun. Dengan taksiran nilai penawaran (appraisal) Rp 900 juta. Di laman resmi lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, limit Pasar Legi ditetapkan Rp 751 juta. ‘’Itu karena beberapa bagian Pasar Legi ada yang dibongkar terlebih dahulu untuk keperluan OPD (organisasi perangkat daerah, Red). Rp 751 juta itu kan nilai limit bawahnya. Pasti nanti lebih tinggi,’’ ujarnya.

Bagian pasar yang dibongkar meliputi areal seluas 8.652 meter persegi, serta genset FG Wilson Perkins berkekuatan 60 kVa. Para peserta lelang diwajibkan menyiapkan uang jaminan sebesar Rp 350 juta. Batas akhir penyerahannya 29 Januari. ‘’Pemenang tidak boleh membongkar tidak sesuai ketentuan SPKP (surat perintah kerja pembongkaran, Red),’’ tegas Bambang.

Pemenang lelang pun wajib menyodorkan metode pembongkaran kepada pemkab supaya pembongkaran berlangsung kondusif. Tanpa mengganggu aktivitas dan kepentingan warga di sekitarnya. Dalam surat rencana kerja dan syarat (RKS) penghapusan aset Pasar Legi, BPPKAD menyertakan syarat tambahan. ‘’Pembongkaran bangunan pasar harus rata tanah nol persen. Artinya, lokasi bersih dari sisa puing-puing. Karena itu, pemenang harus menyiapkan uang jaminan Rp 100 juta,’’ tukasnya.

Ketua DPRD Ali Mufthi berharap lelang pembongkaran Pasar Legi dapat berlangsung lancar. Melihat time schedule, penataan kawasan Pasar Legi terbilang mepet. Tiap tahapan harus dikerjakan secara presisi agar tak menjadi persoalan di kemudian hari.

Semisal, pembangunan ulang baru bisa dilakukan Kementerian PUPR setelah pelelangan dan pembongkaran terselesaikan. ‘’Time schedule relokasi, pembongkaran, dan penghapusan aset harus tertib demi kelancaran pembangunan,’’ tegasnya. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here