LO terkait TKD Klitik Akhirnya Keluar

32

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Polemik pengadaan lahan pengganti tanah kas Desa (TKD) Klitik, Geneng, terdampak proyek jalan tol, memasuki babak baru. Pemkab memutuskan proses pencarian lahan pengganti itu diulang serta membatalkan semua usulan yang diajukan pemerintah desa (pemdes) setempat sebelumnya.

Camat Geneng Setiono mengungkapkan, keputusan mengulang proses pencarian lahan pengganti TKD itu muncul setelah legal opinion (LO) dari Universitas Sebelas Maret (UNS) keluar. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya hasil LO tersebut, akhirnya bupati memutuskan prosesnya diulang. ‘’Ini kami sampaikan untuk menjadi bahan di musyawarah desa nanti,’’ ujar Setiono ditemui usai sosialisasi di kantor Desa Klitik Selasa (8/10).

Ya, kemarin Setiono diminta langsung oleh pemkab untuk menyosialisasikan hasil LO dari yang disusun kalangan akademisi tersebut. Termasuk keputusan bupati yang meminta proses pencarian lahan TKD diulang. Selain Pemdes Klitik, juga hadir sejumlah perwakilan masyarakat desa setempat. Termasuk para pendaftar dalam proses sebelumnya. ‘’Detailnya (proses pencarian lahan pengganti) seperti apa, nanti biar pihak desa yang menjelaskan,’’ katanya.

Mengenai target waktunya, kata Setiono, pemkab berharap proses tersebut segera klir. Sama seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto beberapa waktu lalu yang menginginkan tuntas sebelum pelantikan kepala desa (kades) terpilih. ‘’Ini kami kebut supaya segera klir,’’ tegasnya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Klitik Agus Siswoyo membenarkan adanya keputusan untuk mengulang proses pencarian pengganti lahan TKD. Namun, pihaknya belum berani menyampaikan hal itu kepada para pendaftar. Termasuk mengembalikan berkas kepada mereka. ‘’Kami akan koordinasi dulu dengan dinas, siapa nanti yang akan bertanggung jawab atas pembatalan ini,’’ ujarnya.

Agus mengatakan, pihaknya membutuhkan surat pernyataan secara tertulis untuk menindaklanjuti pembatalan itu kepada para pendaftar sebelumnya. Alasannya, pemdes khawatir kelak muncul protes dari mereka yang namanya sudah dimenangkan dalam proses pencarian lahan pengganti sebelumnya. Apalagi, jika sampai hal tersebut berujung ke ranah hukum. ‘’Makanya, kemarin BPD dan LPMD meminta surat pernyataan siapa yang bertanggung jawab soal pembatalan itu,’’ katanya.

Menurut dia, sejatinya tidak ada yang dirugikan dari pembatalan itu. Termasuk pihak pendaftar yang tanahnya sudah dipilih untuk dibeli sebagai lahan pengganti TKD. Lahan seluas sekitar 18 ribu meter persegi itu masih dikelola pemilik masing-masing. Pun, pemdes telah mendapatkan biaya pengganti selama belum mendapatkan lahan TKD baru. ‘’Mungkin soal waktu saja ruginya,’’ ujarnya.

Agus memprediksi proses ulang pencarian lahan pengganti TKD bakal memakan waktu yang tidak singkat. Pun, dia pesimistis target pemkab menuntaskannya sebelum pelantikan kades terpilih terealisasi. Itu mengingat saat ini baru tahap sosialisasi pramusyawarah desa. Belum penentuan motif tanah, pembentukan panitia pendaftaran, proses pendaftaran, penilaian dari pemkab, hingga keputusan pemenang. ‘’Sisa waktu sampai pelantikan sepertinya tidak mungkin,’’ katanya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here