Madiun

Lima Bulan Terlilit Utang Puluhan Miliar, Tunggakan BPJS Kesehatan Belum Tersolusikan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tunggakan klaim pencairan BPJS Kesehatan tersebar di 23 rumah sakit se-Madiun Raya. Jika tak lekas disolusikan, bom waktu permasalahan ini bisa meledak secara bersamaan. Risiko terburuknya, rumah sakit terancam bangkrut dan tutup.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Tarmuji menjadi bintang dalam forum kemitraan di Ruang Yudhistira Lantai 5 Hotel Aston Senin (21/10). Duduk bersanding dengan Wali Kota Madiun Maidi dan Sekda Rusdiyanto. Berhadapan dengan perwakilan dari berbagai rumah sakit dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pembahasan utamanya, bagaimana menyikapi keterlambatan klaim pembayaran BPJS Kesehatan. Meski saat wawancara Tarmuji enggan blak-blakan terkait nominal tunggakan, namun perwakilan RSUD Kota Madiun dalam pemaparannya menyampaikan bahwa tunggakan yang belum dibayar mencapai Rp 35,6 miliar. Tunggakan itu belum dibayarkan dalam rentang Mei hingga September. Sementara deposit keuangan semakin menipis. Terus berkurang digunakan menutup semua tagihan obat dan jasa dokter serta paramedis. Diperkirakan, kemampuan keuangan rumah sakit berpelat merah itu hanya sanggup bertahan untuk menanggung biaya operasional hingga November mendatang.

Lantas bagaimana dengan kondisi rumah sakit lainnya dan berapa total tunggakan yang belum dicairkan BPJS Kesehatan Madiun? ‘’Untuk angkanya berapa kami tidak hafal dan memang belum dicairkan,’’ kata Tarmuji.

Dia membeberkan alasan tunggakan disebabkan dana belum turun dari pusat. Diperparah persoalan defisit keuangan yang menimpa pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu. Terhitung dua tahun terakhir, 56 ribu KK dari seluruh Madiun Raya nunggak bayar premi. Totalnya mencapai Rp 45 miliar. ‘’Kami sarankan untuk menempuh cara yang sebelumnya sudah kami sampaikan,’’ ujarnya.

Tarmuji menyarankan agar rumah sakit menerapkan pola supply chain financing (SCF). Yakni, meminjam dana talangan kepada bank yang telah ditunjuk. Mekanismenya, rumah sakit tidak akan menanggung beban bunga utang. Melainkan bunga bakal dibayarkan BPJS Kesehatan. ‘’Ini opsi yang dapat ditempuh rumah sakit. Kami tidak bisa berbuat banyak,’’ ungkapnya.

Pola tersebut saat ini diterapkan oleh dua rumah sakit. Yakni, RSU Widodo Ngawi dan RSU Darmayu Ponorogo. Sementara 21 rumah sakit lainnya menunggu langkah BPJS Kesehatan. ‘’Bagi rumah sakit daerah, pola itu harus melalui mekanisme panjang. Harus ada persetujuan dari dewan,’’ timpal Sekda Kota Madiun Rusdiyanto.

Idealnya, BPJS Kesehatan yang meminjam dana untuk membayar tunggakan ke rumah sakit. Namun, hal itu tidak dapat ditempuh lantaran terbentur aturan. Sehingga, dalam pertemuan itu belum ada solusi pasti cara apa yang akan ditempuh. Termasuk kapan BPJS Kesehatan mampu melunasi tunggakan kepada rumah sakit. ‘’Aturan tidak memperbolehkan kami mengajukan pinjaman ke bank,’’ kata Tarmuji.

Permasalahan semakin pelik jika rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan naik 100 persen di tahun depan. Tarmuji lantas menguraikan, rencana kenaikan sejatinya diusulkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. BPJS hanya menyediakan data ke Kemenkeu. ‘’Termasuk sanksi jika nunggak, hingga kini belum ada pemberitahuan soal kebijakan itu,’’ ucapnya. (kid/c1/fin)

Maidi Tak Izinkan RSUD Utang Bank

MAIDI segera melayangkan surat kepada pemerintah pusat. Terkait problem tunggakan BPJS Kesehatan yang tersendat sejak beberapa bulan ini. Bagaimanapun, persoalan ini tak bisa disepelekan karena bisa berdampak serius terhadap kualitas pelayanan kesehatan. ‘’Apa pun kendalanya, harus diselesaikan. Orang sakit harus dilayani. Kalaupun kesulitan jangan menyulitkan orang yang sulit. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,’’ tegas wali kota Madiun itu.

Maidi berharap surat yang dilayangkan nanti dijawab dengan solusi konkret. Sebab, solusi supply chain financing (SCF) yang ditawarkan hanyalah tambal sulam. Maidi sendiri berat hati memberikan rekomendasi kepada RSUD Kota Madiun untuk meminjam dana talangan kepada bank. ‘’Yang punya utang BPJS Kesehatan, kami sudah bayarkan premi rutin tiap bulan. Lalu kami suruh pinjam bank? Logika berpikirnya bagaimana ini?’’ ucap Maidi di tengah pembahasan.

Beban persoalan itu semakin berat ketika tunggakan nantinya tembus Rp 40 miliar. Sementara keuangan rumah sakit terus mengalir untuk biaya operasional. Jika itu terjadi, rumah sakit dipastikan bangkrut. Sebab, rumah sakit tidak dapat melunasi biaya obat dan membiayai operasional. ‘’Kalau tidak dibayar, RSU kolaps. Karena uang tidak ada, tabungan keluar semua, dan belum terlunasi oleh BPJS Kesehatan,’’ ungkapnya.

Persoalan itu tidak setimpal dengan anggaran yang digelontorkan pemkot ke BPJS Kesehatan. Selama ini, pemkot rutin membayarkan iuran premi ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,8 miliar setiap bulannya. Guna meng-cover biaya kesehatan bagi 204 ribu warga kota setempat. ‘’Karena itu, diambilkan dana dari mana, ini masih dibahas secara internal. Pola apa yang terbaik, yang jelas pemerintah tidak boleh pinjam ke bank,’’ tegasnya.

Maidi menarget BPJS Kesehatan menyelesaikan persoalan ini dalam sebulan. Pun, dalam waktu dekat, persoalan ini bakal dibawanya ke Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Agar permasalahan itu juga cepat mendapat respons dari pusat.

Persoalan semakin pelik jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan seratus persen. Jika benar, sejak sekarang pihaknya juga perlu menyampaikannya dalam pembahasan RAPBD 2020. ‘’Seperti ini saja belum terselesaikan. Apalagi nanti dinaikkan. Semakin rumit,’’ katanya.

Maidi sempat menyinggung perbandingan layanan pengelolaan JKN  saat ini dengan Jamkesmasta yang dikelola pemkot. Dia memberikan sinyal kuat pengelolaan dikembalikan dengan model Jamkesmasta. Kendati demikian, pihaknya pilih menanti solusi lanjutan yang ditawarkan BPJS Kesehatan. ‘’Dibandingkan Jamkesmasta yang kami kelola jelas berbeda jauh,’’ ujarnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close