Layanan Pasien BPJS Terancam Macet

322

MADIUN – RSUD dr Soedono seakan di ujung tanduk. Mau tidak mau, tahun ini rumah sakit pelat merah itu harus memenuhi standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS). Sebab, akreditasi tersebut menjadi syarat wajib kerja sama antara rumah sakit dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. ’’BPJS mau bekerja sama dengan rumah sakit yang sudah terakreditasi. Tapi, tahun ini masih banyak rumah sakit yang belum terakreditasi,’’ kata Direktur RSUD dr Soedono dr Bangun Trapsila Purwaka SpOG(K) kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Kementerian Kesehatan memberikan tenggat waktu satu tahun untuk semua rumah sakit mengurus akreditasinya. Perintah itu tertuang dalam surat tembusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dalam YM.02.02/111/6133/2018 Kemenkes juga memberitahukan bahwa rumah sakit yang belum terakreditasi sampai 31 Desember lalu harus membuat surat komitmen. Yakni, rumah sakit untuk terakreditasi yang berisikan tanggal kesiapan akan melaksanakan akreditasi sampai Juni 2019.

Kemudian, surat komitmen tersebut akan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Surat komitmen ini menjadi dasar pertimbangan Kemenkes untuk memberikan surat rekomendasi dalam memenuhi persyaratan kerja sama antara RS dengan BPJS.

Bagaimana dengan status akreditasi RSUD dr Soedono? Sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017, akreditasi RS dilakukan secara berkala setiap 3 tahun sekali. Sejatinya, rumah sakit milik provinsi ini sudah melalui tahapan akreditasi dengan baik dan dinyatakan paripurna. Nah, masalahnya, pada akreditasi termutakhir bernama SNARS itu hasilnya belum memuaskan. Pada 2—16 Novemkber 2018 lalu rumah sakit telah disurvei. ’’Hasilnya, kami Utama. Artinya, dari 15 item penilaian SNARS, ada yang belum lulus,’’ bebernya.

Tiga dari 15 item tersebut nilainya masih kurang. Bangun enggan memerinci  jumlah persis hasil penilaian tersebut. Yang pasti, rentang angkanya di atas 60 di bawah 80. Lantaran masih kurang,  RSUD dr Soedono bakal melakukan remidi (survei ulang) pada Maret 2019 mendatang. Artinya, RSUD dr Soedono punya waktu dua bulan mempersiapkan tiga item tersebut agar bisa berstatus paripurna. ’’Remidinya Maret minggu kedua. Kami harus mempersiapkan itu karena kesempatan remidi hanya satu kali,’’ terang dr Bangun.

Lantas apa saja tiga item yang mengganjal akreditasi tersebut? Pertama, masalah rekam medis, pendidikan, dan program nasional. Akar masalah hanyalah data penilaian yang belum lengkap. Semisal terkait program nasional layanan geriatri. Program itu baru berjalan minggu sebelum tim penilai datang. ’’Jadi, waktu dinilai kemarin, jelas belum ada datanya dan itu berpengaruh ke penilaian. Nah, kalau sudah tiga bulan ini kan sudah ada (data, Red),’’ jelas dr Bangun.

Urusan perpanjangan kerja sama dengan BPJS, dr Bangun mengembalikan sepenuhnya kepada BPJS. Namun, dia optimistis masalah teknis tersebut bisa tuntas. ’’Setelah akreditasi nanti dikembalikan ke BPJS-nya sendiri, terserah apakah mereka mau memperpanjang atau tidak (kerja sama, Red),’’ ujarnya.

Mengutip dari Jawa Pos, Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Jawa Timur dr Handaryo menjelaskan ada 11 dari 315 rumah sakit yang belum mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes. Sebelas RS tersebut berada di Surabaya, Gresik, Kabupaten dan Kota Malang, serta Madiun. Ke-11 RS tersebut sudah berkomitmen untuk melakukan akreditasi  paling lambat Juni 2019. Jika tidak ada rekomendasi, kontrak rumah sakit dengan badan penyelenggara jaminan sosial tersebut tidak bisa dilanjutkan. Jika pasien dirawat sebelum 1 Januari 2019 dan sampai saat ini masih dalam tahap perawatan, masih bisa ditagihkan. ’’Setelah itu, ada konsekuensi klaim tidak bisa dilakukan,’’ jelasnya. (mg2/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here