AdvertorialMadiunPendidikan

Laptop Gratis Siswa Jalan Terus, Pemkot Madiun Anggarkan Rp 40 M pada 2020

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pengadaan laptop gratis kepada siswa SD-SMP negeri di Kota Madiun terus dimatangkan. Rabu (11/9) pemkot menghadirkan langsung pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dari Pemkab Badung, Bali, untuk mempresentasikan pelaksanaan program laptop gratis ke siswa sekolah tersebut.

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, konsep pengadaan laptop itu nantinya dijalankan bertahap selama tiga tahun berturut-turut. Mulai 2020–2022. Pengadaan perdana diperuntukkan siswa kelas V dan VI SD. Serta, siswa SMP kelas VIII dan IX. Nilai anggarannya sekitar Rp 40 miliar. ‘’Teknisnya sama seperti di Kabupaten Badung. Karena sudah teruji,’’ kata Maidi dalam forum kehumasan diskominfo di Aston Hotel Madiun.

Program itu sebelumnya sudah dilaksanakan Pemkab Badung sejak 2016–2018. Dalam penerapannya lolos dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, pihaknya coba mengadopsi program sekaligus teknis kegiatan dari Kabupaten Badung tersebut. ‘’Dicek BPK aman. Kalau aman berarti kan bagus pola pengadaannya,’’ ujar mantan sekda Kota Madiun itu.

Supaya PPTK tidak merasa ketakutan dalam menjalankan program pengadaan laptop gratis, Maidi mengaku bakal menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun. Namun, sebelum itu pihaknya meminta Wawali Inda Raya Ayu Miko Saputri berserta pejabat dari dinas pendidikan (dindik) untuk studi banding ke Kabupaten Badung.

Dengan harapan, pengadaan laptop yang sudah berjalan di sana dapat diterapkan di Kota Madiun. Apalagi, output yang ingin dicapai adalah untuk memudahkan siswa dalam memperoleh pembelajaran di sekolah dengan sistem e-learning. ‘’Nanti sistemnya pinjam pakai. Kalau (siswa) sudah lulus, dikembalikan ke pemkot,’’ terang Maidi.

Kabid Gudang dan Sarana Disdikpora Kabupaten Badung Putu Roby Widya Harsana menyatakan, ada tiga kunci utama agar program pengadaan laptop berjalan tanpa berimplikasi dengan masalah hukum. Yakni, perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan secara transparan, dan pemanfaatan bagi proses pendidikan di sekolah.

Di samping itu, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Terutama setelah laptop diserahterimakan ke siswa untuk dipinjam pakai. ‘’Paling penting, monev jangan sampai terlambat. Kalau di Badung, kami cek laptop siswa satu-satu, digunakan untuk apa sebenarnya. Sehingga pemanfaatannya itu bisa dikontrol,’’ jelas Roby. (her/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
close
PENGUMUMAN
Close