Laporan Penistaan Capres 02 Hangus

122

PACITAN – Laporan penistaan calon presiden (capres) nomor 02 di salah satu WhatsApp Group (WAG) oleh JHO ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pacitan menguap. Bahkan, laporan Pembela Aspirasi Indonesia Menang Prabowo Sandi (Panen Padi) tersebut dihanguskan lantaran tidak kunjung dilengkapi. ‘’Sudah diminta melengkapi syarat formil dan materiil tapi tidak dilakukan,’’ kata Divisi Sengketa Bawaslu Pacitan Syamsul Arifin kemarin (15/3).

Keputusan itu diambil Bawaslu setelah hingga batas waktu tiga hari kerja Panen Padi tidak memenuhi syarat yang diminta. Namun, Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stevanus menyatakan hingga kini masih menunggu kelengkapan laporan. Sampai kapan? Tidak dijawab. Dia pun irit bicara terkait kekurangan kelengkapan laporan yang diinginkan. Alasannya, tahapan pemeriksaan laporan tidak selamanya bisa disampaikannya. Pihaknya berpedoman pada Peraturan Bawaslu RI Nomor 83/2018 tentang Klasifikasi Informasi. ‘’Nanti disampaikan. Saat ini jangan dulu,’’ kilahnya.

Menurut dia, hasilnya bisa diketahui selama 14 hari sejak laporan lengkap. Nanti bakal disampaikan, dilanjutkan proses hukumnya ke kepolisian atau tidak. Itu melalui verifikasi yang dilakukan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, polres, dan kejaksaan negeri.

Lantaran masih menunggu kelengkapan laporan, pihaknya belum memintai keterangan pihak mana pun. Baik pelapor, saksi, hingga terlapor. Berty pun juga mengatakan tidak menerima laporan pencemaran nama baik dari JHO terkait tudingan Panen Padi. ‘’Melihat pasalnya pakai KUHP, berarti bukan di sini (Bawaslu, Red) tapi ke kepolisian,’’ ujarnya.

Terpisah, Ketua Panen Padi Kabupaten Pacitan Heri Bahtiar menganggap waktu untuk memenuhi kelengkapan laporannya terlalu singkat. Terlebih surat balasan Bawaslu dinilai membingungkan. Tidak menyebut kelengkapan apa yang harus dipenuhi. Apalagi pihaknya membuat dua surat laporan sekaligus. ‘’Yang dimaksudkan kelengkapan formil atau materiil tidak jelas,’’ sesalnya.

Dia juga menuding Bawaslu pasif dan memilih bermain di zona nyaman. Logika penegakan hukum pun tidak digunakan. Padahal, penentuan mau dikenai perdata atau pidana jadi kewenangan Bawaslu. Termasuk pasal yang digunakan. Terlebih, Bawaslu juga terkait dengan gakkumdu. ‘’Masak kami juga disuruh menentukan pasalnya. Seperti maling misalnya, yang menentukan pasal yang dijeratkan kan kepolisian,’’ kesalnya.

Sedangkan syarat materiil dan formil laporannya pun sudah jelas. Dalam pasal 280 Nomor 7/2017 tentang Pemilu menyebutkan jika pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, suku, ras, agama, golongan, calon, atau peserta pemilu lainnya. Dibuktikan dengan banner digital berisi dugaan penghinaan peserta pemilu. Pun disebutnya lengkap dengan waktu dan tempat kasus tersebut terjadi. ‘’Karena ada unsur gakkumdu, bisa juga diarahkan ke UU ITE atau pidana umum lainnya. Gakkumdu kami minta aktif melakukan jejak kasus,’’ desaknya.

Dengan kondisi tersebut, Heri dan Penen Padi berencana maju ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia juga berangan-angan untuk menggelar aksi terbuka. (odi/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here