NgawiPolitik

Kritik Sikap KPU-Bawaslu

Dinilai Tidak Tegas terkait Maraknya Baliho Cabup-Cawabup

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Maraknya baliho pasangan calon bupati dan wakil bupati (cabup-cawabup) Ngawi mulai membuat risih sejumlah pihak. Bahkan, ada yang menuding baliho sosialisasi itu sebagai bentuk informasi yang menyesatkan publik.

Kondisi seperti itu dinilai tidak terlepas dari sikap KPU dan bawaslu setempat yang dianggap inkonsisten. ‘’Kami sangat prihatin dengan performance penyelenggara pemilu yang tidak konsisten,’’ kata Sugiharto, akademisi STIT Islamiyah Karya Pembangunan, Paron, Rabu (29/7).

Sugiharto mengatakan, saat ini tahapan Pilkada Ngawi belum sampai proses pendaftaran pasangan calon. Namun, faktanya mulai marak baliho bergambar figur yang mengatasnamakan pasangan calon. Menurutnya, hal itu membuat masyarakat dirugikan karena disuguhi informasi yang tidak benar. ‘’Parahnya lagi, fenomena seperti itu dibiarkan tanpa ada penindakan. Seharusnya, KPU maupun bawaslu mengambil langkah tegas,’’ ujarnya.

Menurut Sugiharto, sah-sah saja jika ada pihak yang menyatakan diri sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati kendati belum melakukan proses pendaftaran di KPU. ‘’KPU dan bawaslu selaku pemegang kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu harusnya tegas,’’ tuturnya. ‘’Saya kira, kalau KPU mau melakukan sosialisasi secara serius mengenai tahapan pilkada, tidak akan muncul baliho seperti itu,’’ imbuhnya.

Mantan ketua Panwaslu Pilkada Ngawi 2010 itu berharap para komisioner KPU mau turun ke lapangan untuk melihat langsung maraknya baliho maupun atribut pilkada lainnya. ‘’Kami yakin lembaga penyelenggara pemilu itu berisi orang-orang profesional. Harusnya mampu bekerja secara maksimal, bukan ala kadarnya,’’ ucap Sugiharto.

Komisioner KPU Ngawi Aman Rido Hidayat saat dikonfirmasi menegaskan pihaknya selama ini telah bekerja sesuai regulasi yang ditetapkan. ‘’Kalau bicara sosialisasi, pembuktiannya menggunakan data. Selama ini kami sudah berupaya melakukan sosialisasi dengan berbagai bentuk,’’ tegasnya.

Soal maraknya baliho pihak yang mengatasnamakan calon bupati, menurut Rido, penindakannya merupakan kewenangan bawaslu. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close