Kritik Pelayanan RSUD Hardjono, Ubahil: Jangan Bangga Akreditasi Bintang Lima

140

PONOROGO – Akreditasi bintang lima yang disematkan RSUD dr Harjono mengundang tanda tanya besar. Predikat yang disematkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) itu dikritik dewan.

Sebab, masih banyak sisi dari pelayanan rumah sakit yang dirasa belum optimal. Salah satunya kurang sigapnya rumah sakit dalam menangani pasien demam berdarah dengue (DBD) saat populasinya meledak sebulan terakhir. ‘’Jangan terlalu bangga dengan akreditasi bintang lima. Fakta di lapangan juga harus imbang dengan predikat itu,’’ tegas Wakil Ketua Komisi D DPRD Moh Ubahil Islam, kepada Radar Ponorogo, kemarin (28/2).

Penilaian terhadap RSUD dr Harjono dilakukan KARS tahun lalu. Ada 15 kelompok penilaian yang disurvei, mengacu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). Ubahil menilai, muara dari berbagai kelompok penilaian itu adalah pelayanan yang prima dari rumah sakit kepada pasien. Senyatanya, pasien belum mendapatkan itu dari RSUD dr Harjono. ‘’Jujur, harus diakui masih banyak kekurangan,’’ tegasnya.

Ubahil menyebut, Komisi D kerap menggelar sidak di rumah sakit milik Pemkab Ponorogo tersebut. Umumnya, sidak dilakukan saat jam kerja pagi. Tak jarang, wakil rakyat mendapati dokter di sejumlah layanan belum stand by. Alhasil, pasien dipaksa menunggu untuk bisa ditangani oleh dokter. ‘’Sudah sering kami temui kondisi seperti itu,’’ ungkapnya.

Temuan lain adalah sarpras yang belum cukup memadai. Utamanya, bed dan kamar rawat inap. Diketahui, jumlah bed yang dimiliki untuk kelas 1, 2, 3, dan VIP berjumlah 378 unit. Menurut Ubahil, sumbangsih pelayanan RSUD dapat dilihat dari penanganan terhadap pasien DBD sebulan ini. Senyatanya, para pasien dirawat hingga di lorong rumah sakit. Seharusnya, status kejadian luar biasa (KLB) DBD tidak boleh dijadikan alasan bagi rumah sakit untuk tidak memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. ‘’Memang statusnya luar biasa. Tapi, seharusnya juga siap dengan status emergency seperti itu. Pelayanan prima itu jangan hanya saat penilaian akreditasi saja. Harusnya setiap saat RSUD bisa menerapkan pelayanan yang terstandar,’’ tekannya.

Berbagai catatan itu belum termasuk minimnya ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit plat merah tersebut. Untuk sejumlah spesialis, ketersediaan dokter sangat minim. Tentu, lanjut Ubahil, hal itu berimbas pada sisi kinerja dokter. Ubahil pun menyayangkan, betapa pihak rumah sakit acap mencueki kritik dari wakil rakyat. ‘’Contoh lain adalah parkir. Potensinya luar biasa untuk pendapatan daerah. Tapi tidak bisa dioptimalkan. Kritik apapun dari masyarakat, seharusnya ditindaklanjuti oleh rumah sakit sebagai bagian dari upaya berbenah diri,’’ keluhnya.

Direktur RSUD dr Harjono dr Made Jeren Sp THT menyebut jika predikat paripurna bintang lima tersemat hingga tiga tahun ke depan. Akreditasi, lanjut Made, selalu diperbarui tiga tahun sekali. Ada 15 kelompok penilaian yang disurvei KARS, mengacu SNARS. Made pun memastikan, rumah sakitnya memenuhi standar dari 15 kelompok penilaian itu dengan baik. ‘’Semua sudah sesuai standar,’’ kata Made, kepada Radar Ponorogo kemarin.

Terkait pelayanan kepada pasien DBD yang sampai di lorong-lorong, Made berkelit jika KLB memang kondisi di luar prediksi. Namun, rumah sakit tetap memberi pelayanan memadai. Terkait ketersediaan sarpras dan fasilitas lainnya, Made juga mengklaim terus berbenah dan usai mereview masterplan pengembangan rumah sakit 10 tahun ke depan. ‘’Yang penting, asuhan yang kami berikan sesuai standar, apakah oleh dokter, perawat, dan profesi lain di rumah sakit,’’ pungkasnya. (naz/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here