Ponorogo

Kritik Pedas Kerja Sekedar Rutinitas

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Proyeksi pendapatan daerah dicecar fraksi-fraksi di DPRD. PDIP menjadi fraksi paling lantang mengkritik rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan pemkab. Hanya 12,88 persen dari total pendapatan daerah tahun depan. Pemkab masih sangat bergantung dengan uluran dana perimbangan dari pusat. ‘’Melihat peningkatan PAD yang tidak signifikan, menunjukkan bahwa kita bekerja sekadar rutinitas,’’ ungkap Relelyanda Solekha Wijayanti, jubir Fraksi PDIP.

Tahun depan, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 2,17 triliun. Sebanyak Rp 1,44 triliun (66,45 persen) di antaranya adalah dana perimbangan dari pusat. PAD hanya menyumbang Rp 280,1 miliar (12,88 persen). Sisanya bersumber dari pos lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp 449,3 miliar (20,67 persen).

Fraksi partai berlambang banteng itu menyayangkan angka-angka tersebut. Lely -sapaan akrab Relelyanda- menyebut bahwa daerah tidak boleh selalu bergantung pada pusat. Menurutnya, otonomi dan desentralisasi fiskal bertujuan mempercepat pembangunan daerah. Ponorogo diberi wewenang luas dalam mengelola berbagai sumber kekayaan daerah. Supaya Bumi Reyog bisa mandiri. ‘’Kemandirian keuangan daerah itu menjadi salah satu tujuan dari otonomi daerah,’’ bebernya.

Faktanya, selama ini pemkab selalu menggantungkan anggaran dari dana perimbangan. Dari tahun ke tahun selalu menuntut transfer lebih besar dari pusat. Bukannya mengeksplorasi potensi-potensi pajak maupun sumber pendapatan daerah yang lain. ‘’Ini membuat daerah memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Fraksi ini mendorong pemkab mengambil langkah strategis untuk melakukan percepatan peningkatan PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, hingga menjaring investasi masuk, penting dilakukan. Iklim investasi yang positif harus diciptakan supaya modal bisa masuk dan menimbulkan multiplier effect. ‘’Daerah lain yang pertumbuhannya pesat akan meninggalkan kita,” tegas Lely.

Fraksi PKB juga mengkritisi postur R-APBD tahun depan. Jubir Fraksi PKB Fikso Rubianto menilai, organisasi perangkat daerah (OPD) minim program dan kegiatan yang inovatif. Terobosan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi juga masih sangat minim. Meski di satu sisi juga mengapresiasi pemberian bantuan terhadap guru diniah, PKB memandang pemkab tetap perlu berinovasi mendongkrak PAD. ‘’Kami mengajak pemerintah daerah untuk menerapkan efisiensi dan mengutamakan program-program prioritas, serta mengoptimalkan PAD,’’ sebutnya.

Kritik Fraksi Partai Gerindra tak kalah pedas. Dalam pandangan umumnya, mereka mengkritisi ketergantungan daerah yang masih sangat tinggi terhadap dana perimbangan. Jubir Fraksi Partai Gerindra Imam Mustofa mengatakan, pemkab perlu mengeksplorasi sumber PAD baru dan melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber yang sudah ada. ‘’66,45 persen pendapatan masih bersumber dari dana perimbangan. Dari tahun ke tahun selalu di atas 60 persen. Harus mencari sumber-sumber pendapatan lain agar tidak selalu bergantung pusat,’’ bebernya.

Gerindra juga mengkritisi postur belanja pegawai yang terlampau tinggi. Pada pos belanja tidak langsung yang mencapai Rp 1,58 triliun, belanja pegawai memakan jatah Rp 986 miliar. Bandingkan dengan belanja modal di pos belanja langsung yang hanya Rp 204 miliar, atau belanja barang dan jasa (juga belanja langsung) yang hanya Rp 357 miliar. ‘’Belanja tidak langsung termasuk belanja pegawai selalu tinggi. Kami sarankan membuat strategi khusus, agar dalam jangka panjang, porsi belanja langsung dan tidak langsung ini setidaknya bisa lebih proporsional,’’ kata Imam.

Ketua DPRD Sunarto punya pandangan tersendiri. Menurutnya, ada beberapa potensi PAD yang bisa ditingkatkan. Selama ini, beberapa potensi belum cukup tergali. Dia memberi contoh kebijakan di masa lalu seperti pemutihan izin mendirikan bangunan (IMB). Sunarto menyebut, kini banyak bangunan berdiri belum memiliki IMB. ‘’Dulu pernah ada kebijakan pengurusan IMB masal. Itu tentu bisa menambah PAD. Selain itu, retribusi dari sektor perhotelan atau pariwisata. Teman-teman masih akan terus analisis peluang-peluang itu,’’ ujar politisi Partai NasDem tersebut. (naz/c1/fin)

Setiap Proyeksi Punya Hitungan Sendiri

BAGI eksekutif, memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) bukan sekadar mengatur angka-angka. Pemkab tak bisa seenaknya mematok target tinggi terhadap PAD tahun depan. Setiap proyeksi punya penghitungannya sendiri. ‘’Misalnya PBB, menaikkan targetnya juga ada rumusnya. Dan, tidak gampang mengukur dari NJOP,’’ kata Wakil Bupati Ponorogo Soedjarno.

Mantan birokrat pemkab itu mengatakan, potensi PAD Ponorogo selama ini berasal dari beberapa sumber. Yang sudah jelas memiliki pundi rupiah. Antara lain, PBB, reklame, hingga penerangan jalan umum (PJU). Ketiga sektor itu menyumbang PAD yang cukup besar. Kendati sebagian di antaranya tetap saja harus dikeluarkan kembali untuk sektor-sektor tersebut. ‘’Pajak dari PJU contohnya, itu kembali lagi untuk peralatan atau penggantian lampu jalan,’’ ujarnya.

Sejatinya, lanjut Soedjarno, ada beberapa sumber PAD lain yang masih bisa digali. Antara lain pajak restoran dan hotel. Di kedua sumber PAD tersebut, perlu ada langkah-langkah intensifikasi untuk lebih banyak menggali rupiah. ‘’Pendataan terhadap hotel dan restoran itu juga harus lebih akurat. Dengan begitu, diharapkan pemasukannya bisa sesuai dengan yang kita harapkan,’’ tuturnya.

Kepala BPPKAD Bambang Tri Wahono menjelaskan, proyeksi PAD tahun depan yang mencapai Rp 280,1 miliar itu sudah lebih tinggi dari rencana tahun ini. Pada 2019, PAD diproyeksikan Rp 243 miliar. Proyeksi peningkatan itu pun telah dikaji matang oleh tim anggaran pemkab. ‘’Kami asumsikan, efektif penyerapan PAD itu sembilan bulan. Kami targetkan naik Rp 30 miliar. Ke depan, potensi-potensi PAD lebih banyak,’’ urainya.

Tim anggaran juga mempertimbangkan banyak hal lain di balik peningkatan target tersebut. Yakni, inovasi yang akan dilakukan pemkab dalam mengintensifikasi penerimaan PAD. Rencananya, banyak sektor PAD akan ditarik secara nontunai. Retribusi sebagian pasar sudah menerapkan nontunai. Pun PBB, hingga pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). ‘’Dulu manual, sekarang banyak yang sudah nontunai. Telaga Ngebel (retribusi yang dipungut) juga mengarah ke sana,’’ sebut Bambang.

Sampai saat ini, realisasi PAD pemkab diklaim Bambang sudah di atas 70 persen dari target Rp 243 miliar. Bambang juga menyebut bahwa prestasi penyerapan di beberapa sektor cukup positif. Antara lain di sektor PBB, pajak BPHTB, hingga pajak PJU. Sumber-sumber utama seperti puskesmas hingga RSUD dr Harjono juga masih terus mengeruk rupiah dari layanan yang mereka berikan. ‘’Dengan asumsi yang terukur, kami optimistis target bisa tercapai. Sistem ke depan menuntut kita untuk berubah, ini baik dalam mengintensifikasi sumber-sumber PAD,’’ pungkasnya. (naz/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
close
PENGUMUMAN
Close