KPU Tanggapi Santai Klaim PDIP

108

MADIUN – KPU menanggapi santai klaim kemenangan DPC PDI Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan legislatif (pileg) DPRD kabupaten. Klaim-klaim dari partai politik (parpol) itu dianggap wajar. Sebab, semua juga punya tim internal dalam penghitungan perolehan suara. ’’Itu haknya partai, tapi kami belum bisa memastikan karena hasil resminya berdasar penghitungan real count yang prosesnya kini masih berjalan,’’ kata Ketua KPU Kabupaten Madiun Anwar Soleh Azarkoni, kemarin (19/4).

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono optimistis partai yang dinakhodainya menguasai kursi gedung Klitik (sebutan gedung DPRD Kabupaten Madiun). Yakni, dengan mengoleksi sembilan hingga 10 dari 45 kursi parlemen. Angka tersebut hasil rekapitulasi cepat para saksi yang memantau 2.565 tempat pemungutan suara (TPS) di enam daerah pilihan (dapil). Meski proses hitung formulir C-1 atau hasil penghitungan suara masih dilakukan, Ferry meyakini prediksi perolehan itu sudah 80 persen.

Menurut Anwar, parpol berhak menghitung perolehan suara menggunakan salinan C-1. Lembar tersebut memang diperuntukkan parpol lewat perantara para saksi yang hadir di TPS. Sebab, kata dia, hasil rekapitulasi internal peserta pemilu tersebut bisa sebagai bahan penghitungan manual berjenjang. Mulai di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPU daerah, hingga KPU RI. ’’Penghitungan itu haknya siapapun. Tapi, kami berharap tetap menunggu hasil riilnya yang nanti ditetapkan KPU pusat,’’ ujarnya sembari menyebut progres input data C-1 ke sistem informasi penghitungan suara (situng) sekitar 10 persen per pukul 10.30 kemarin.

Khusus pileg, KPU daerah bakal menindaklanjuti keputusan lembaga atasannya di Jakarta itu dengan mengkonversi perolehan suara partai ke kursi di parlemen. Metodenya menggunakan sainte lague sesuai aturan main Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu. Yaitu, membagi hingga habis perolehan suara sah dengan pembagi suara bilangan ganjil sesuai total kursi di suatu dapil. ‘’Dimulai angka 1 yang diikuti secara berurutan 3, 5, 7, dan seterusnya,’’ ucap Anwar.

Sayangnya, Anwar belum bisa memastikan waktu pasti penetapan perolehan suara agar bisa melakukan konversi. Sebab lama tidaknya bergantung atas ada tidaknya gugatan peserta dari hasil penetapan. Seandainya ada, persoalan itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang penyelesaiannya tentu memakan waktu. ‘’Bila berjalan lancar, target kami Mei nanti sudah bisa dilakukan konversi. Tapi, kalau ada gugatan bisa jadi di bulan berikutnya,’’ paparnya. (cor/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here