KPK Tagih Laporan Harta Semua Caleg

66

MADIUN – Sanksi penundaan pelantikan mengiringi para peserta Pemilu 2019. Itu apabila mereka tidak melaporkan harta kekayaannya paling lambat tujuh hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Ketua KPU Kota Madiun Sasongko mengatakan, ketentuan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Ketua KPK Nomor 22/2018 tentang petunjuk teknis (juknis) penyampaian laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan tanda terima dalam proses pemilu tahun 2019–2024. ’’Adapun LHKPN yang diminta KPK sifatnya wajib dibuat oleh masing-masing calon terpilih,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Sesuai aturan, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN maka KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama-nama calon terpilih yang akan dilantik.

Dengan demikian, mereka terancam dianulir kelulusannya atau tidak diperkenankan ikut menjalani sumpah jabatan. ’’Dulu memang LHKPN itu dilaporkan ke KPK pada saat caleg itu jadi, tapi KPU mendapat surat dari KPK bahwa pelaporannya dilakukan sebelum caleg terpilih itu dilantik,’’ ujar Sasongko.

Dijelaskannya, aturan tersebut terbilang baru. Karena pada penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu aturan tersebut tidak dipakai. Atau digunakan sebagai syarat bagi caleg terpilih untuk mengikuti pelantikan. ’’Jika tidak melaporkan tanda terima LHKPN ya akan diusulkan ke mendagri atau gubernur untuk tidak diikutkan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan,’’ jelasnya.

Karena itu, mereka wajib melaporkan seluruh kekayaan kepada KPK. Kemudian, tanda pelaporan itu diserahkan kepada KPU. ’’Ada batasan waktunya. Yang jelas, bukti pelaporan harta kekayaan harus diberikan kepada KPU,’’ papar Sasongko.

Penetapan para caleg terpilih sendiri mirip dengan prosedur penetapan kepala daerah terpilih. Itu dilakukan setelah KPU mendapatkan surat keterangan dari MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan pelaporan harta kekayaan tersebut adalah amanat undang-undang yang harus ditaati penyelenggara negara. Apalagi, kata Febri, dalam sumpah jabatan, caleg diminta kesediaan untuk melaksanakan kewajiban dengan baik. Salah satu kewajiban itu adalah menyerahkan LHKPN kepada KPK.

Dia menjelaskan data harta itu bisa diisikan lewat laporan harta kekayaan penyelenggara negara berbasis elektronik (e-LHKPN). Prosesnya tidak ribet. Pengisiannya juga tidak sulit. ”Sudah menggunakan aplikasi. Tidak perlu membawa dokumen. Kalau kurang jelas, ada petugas call center yang siap membantu pengisiannya,’’ jelas mantan peneliti ICW tersebut. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here