KPK Ingatkan Pejabat Tak Pakai Fasilitas Negara selama Lebaran

39

MADIUN – Larangan penggunaan fasilitas negara selama Lebaran didengungkan oleh Wali Kota Madiun, Maidi. Dia mempersilakan mobil dinas (mobdin) dipergunakan untuk mudik Lebaran. Tapi ada syaratnya, tidak boleh dibawa ke luar kota.

Maidi menegaskan, pemkot konsisten melarang mobdin dibawa mudik keluar kota sejak beberapa tahun sebelumnya. Seluruh kendaraan dinas dikandangkan di balai kota selama cuti bersama Lebaran. ‘’Memang sampai saat ini belum ada edaran dari gubernur maupun KPK. Tapi, berkacara Lebaran tahun lalu mobdin tidak boleh dibawa mudik ke luar kota,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun Selasa (21/5).

Larangan penggunaan kendaranan dinas tertuang dalam surat edaran (SE) yang biasanya diterbitkan gubernur sebelum masa cuti dimulai. Kebijakan serupa juga berlaku bagi kendaraan dinas milik wali kota, wakil wali kota (wawali), sampai jajaran di tingkat bawah.

Meski aturan yang berlaku di Kota Madiun cukup longgar, Maidi meminta ASN yang membawa kendaraan dinas dapat merawat secara rutin dan menjaga agar mobil tetap dalam kondisi baik. Setiap hari mobil wajib dihidupkan meski hanya sebentar. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan biaya sendiri. ’’Biaya BBM tidak dibiayai negara, bayar sendiri. Karena ini aset negara, pasti ada SOP-nya,’’ tegasnya.

Yang jelas, dia berharap semua pihak untuk mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kalau memang larangan mudik menggunakan mobdin diberlakukan, Maidi menyatakan tentu harus dipatuhi. ’’Yang jelas kami ikuti aturan. Karena itu merupakan instruksi dari pusat,’’ ungkap pejabat asal Magetan itu.

Sementara itu, dalam rilis KPK yang diterima oleh Jawa Pos Radar Madiun disebutkan bahwa lembaga antirasuah tersebut mengimbau pimpinan instansi atau lembaga agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Seperti menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. ‘’Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan,’’ Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Selain itu, KPK juga melarang permintaan dana, sumbangan atau hadiah sebagai THR oleh penyelenggara negara. Jika menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial (bansos) ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan. ’’Kalau menerima bantuan sejenis untuk dapatnya melaporkan kepada kami disertai dokumentasi penyerahannya,’’ terang Febri. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here