Kota Madiun Terancam Kekurangan Surat Suara

50

MADIUN – Waktu pemungutan suara pemilu 2019 kurang dari dua bulan lagi. Namun, masalah data pemilih masih menjadi persoalan krusial. Termasuk ancaman kekurangan surat suara.

Komisioner KPU Kota Madiun Sukamto menyatakan saat ini surat suara yang telah pihaknya terima baru berbasis data daftar pemilih tetap (DPT). Belum berbasis DPTb. ’’Kami belum tahu kira-kira ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara DPTb itu seperti apa,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (28/2).

Seperti diketahui, KPU Kota Madiun telah menetapkan DPTb pemilu 2019 pada 17 Februari lalu. Hasilnya, jumlah pemilih pindah pilih itu tercatat ada sebanyak 1.202 orang. Terdiri dari 1.049 pemilih laki-laki dan 153 pemilih perempuan.

Mayoritas pemilih kategori tersebut terpusat di lembaga permasyarakatan. Di Lapas Klas I Madiun tercatat ada sekitar 426 pemilih tambahan dan Lapas Pemuda terdapat 317 pemilih pindah pilih. ’’Masih dimungkinkan berubah lagi sampai dengan 17 Maret mendatang,’’ ujar Sukamto.

Yang jelas, kata dia, pihaknya masih menunggu instruksi dari KPU RI terkait kecukupan surat suara tambahan bagi DPTb. Karena memang saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang itu. Sementara, aturan yang menjadi acuan KPU adalah pasal 344 ayat 2 UU Pemilu. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa jumlah surat suara yang dicetak KPU hanya sesuai data DPT ditambah 2 persen.

Sedangkan, fakta di lapangan angka DPTb bisa lebih dari jumlah dua persen. Misalnya di Lapas Klas I Madiun. Belum seluruh warga binaan (WB) terakomodir hak pilihnya. Karena KPU Kota Madiun baru bisa memastikan hanya 426 narapidana yang terkover hak pilihnya sebagai pemilih tambahan. Sementara, jumlah penghuni Lapas tersebut sebanyak 1.138. ’’Kami masih tunggu regulasi lebih lanjut dari KPU RI,’’ ucap Sukamto.

Menyikapi hal tersebut, lanjut Sukamto, pihaknya terus bekerjasama dengan dispendukcapil untuk memonitor nomor induk kependudukan (NIK) warga binaan yang belum masuk DPTb. Dia menambahkan jika identitasnya bisa ditelusuri, pihaknya akan memproses formulir A-5 atau surat pindah memilih bagi mereka. ’’Sebaliknya, jika data warga binaan itu tidak bisa dilacak, maka mereka berpotensi kehilangan hak pilih,’’ jelasnya.

Pada 17 April mendatang, rencananya KPU bakal menambah lima tempat pemungutan suara (TPS) di Lapas. Terdiri dari dua TPS di Lapas Pemuda, sedangkan tiga TPS di Lapas Klas I Madiun. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here