Kota Madiun Jadi Lahan Basah Investasi

46

KECEPATAN dalam pelayanan perizinan maupun pengurusan dokumen administrasi menjadi titik fokus yang bakal ditingkatkan oleh Pemkot Madiun tahun depan. Karena itu berbagai inovasi terus dilakukan. Seperti rencana mendirikan mal pelayanan publik (MPP). ’’Dengan MPP ini tentu segala macam pengurusan izin makin mudah. Karena terintegrasi di satu tempat,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi.

Konsep pendirian MPP itu sudah disusun seiring telah selesainya pembuatan DED pembangunan kantor DPMPTSP. Dari yang ada sekarang satu lantai ditingkatkan menjadi bangunan empat lantai. Maidi mengungkapkan dengan fasilitas tersebut, nanti semua bentuk layanan masyarakat, baik perizinan maupun non perizinan, berada di satu lokasi. ’’Bahkan, layanan di luar pemkot juga bisa ditempatkan di lokasi itu. Misalnya, pengurusan SIM dan paspor,’’ terang mantan Sekda Kota Madiun itu.

Sebenarnya urusan pelayanan perizinan di Kota Madiun saat ini sudah lebih mudah dan cepat. Menyusul di terapkannya Madiun Kota Single Submission (MASS) oleh DPMPTSP Koperasi dan Usaha Mikro. Sistem tersebut dirancang untuk menjembatani 45 jenis perizinan di luar yang ditangani melalui online single submission (OSS).

Bahkan, Kementerian PUPR sempat menyatakan Kota Madiun bisa menjadi percontohan pelayanan perizinan untuk daerah lain. Seperti penerapan sistem informasi manajemen bangunan (SIMBG). Karena semua proses IMB dapat diproses melalui aplikasi tersebut secara cepat.

Kepala DPMPTSP Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun Harum Kusumawati mengatakan ada 45 jenis perizinan yang dijembatani melalui aplikasi MASS. Di antaranya adalah izin tenaga kesehatan, izin penempatan pasar dan izin pemakaian kekayaan daerah. Dia menyebut, perizinan semacam itu dapat diproses dalam waktu paling cepat tiga hari. ‘’Di sisi lain, kami juga akan melakukan perbaikan agar pelayanan perizinan di Kota Madiun lebih cepat, transparan dan akuntabel,’’ ungkapnya. (her/adv/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here