Pacitan

Kepatuhan Pejabat Bikin LHKPN Rendah

PACITAN – Tingkat kepatuhan pejabat Pemkab Pacitan membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masih kurang. Hal itu diungkap Koordinator Wilayah Pencegahan KPK Jawa Timur Arief Nurcahyo. ‘’Tahun ini harus bisa seratus persen. Tentunya dengan komitmen bupati, wabup dan jajarannya, rencana aksi ini bisa berjalan,’’ katanya saat sosialisasi di Pacitan kemarin (10/4).

Arief pun mengungkap angka wajib lapor di Pacitan tergolong tinggi. Hingga 2 April lalu tercatat mencapai 73 persen. Bahkan LHKPN yang dilaporkan Pemkab Pacitan pun diperluas. Tidak hanya bupati dan pejabat eselon II, tapi juga eselon III hingga IV. Pelaporan tidak hanya harta kekayaan tapi juga peghasilan para pejabat. ‘’Alhamdulillah secara nasional sudah di atas rata-rata,’’ imbuhnya.

Menurut dia, LHKN wajib. Pasalnya harta kekayaan perlu disampaikan secara transparan ke masyarakat. Alasannya, pejabat pembawa amanah dan pelayan masyarakat. Sementara, data website KPK, menyebut tingkat kepatuhan anggota DPRD menyampaikan LHKPN minim. Tidak sampai setengah. Tepatnya 45,10 persen. Dari 51 wajib lapor, hanya 23 yang melapor. ‘’Padahal bagi calon anggota DPRD terpilih, jika belum menyampaikan LHKPN tidak akan dilantik,’’ tuturnya.

Dia berharap kepatuhan membuat LHKPN benar-benar dilaksanakan. Pasalnya pelaporan tersebut sebagai antisipasi hingga deteksi dini terhadap tindak pidana korupsi (tipikor). Peningkatan kekayaan secara instan bisa terindikasi tipikor. Pun wajib lapor yang mokong juga bisa dicurigai terkait tipikor.  ‘’Pelaku tipikor pasti akan berpikir dua kali melaporkan harta kekayaanny. Ini patut dicurigai,’’ jelasnya.

Sementara Bupati Pacitan Indartato mendukung segera tercapainya kepatuhan LHKPN seratus persen di wilayahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah instruksi hingga diklat. Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) wajib melaporkan harta kekayaannya. Pasalnya, LHKPN sebagai salah satu konsekuensi pejabat negara. ‘’Itu sesuai UU 23 tahun 2014. Syarat pemerintahan di antaranya ada 13. Salah satunya azas patuh,’’ tegasnya. (odi/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close