Koperasi Pasar Eks Stasiun Terancam Bubar di Pengujung Tahun

218

PONOROGO – Nasib ratusan pedagang Pasar Eks Stasiun Ponorogo di tangan pemkab setempat. Pasalnya, Koperasi Pandhu Artha Nugraha Jaya selaku penyewa aset PT KAI tersebut bermasalah. Operasional koperasi yang digawangi pegawai negeri sipil (PNS) dindik itu segera dibekukan.

Selain dituntut sikap tegas kepada pihak koperasi, pemkab pun harus memikirkan nasib para pedagang pasar di Jalan Soekarno-Hatta tersebut. ‘’Kami dalam tahap mengevaluasi kontrak sewa dari penyewa,’’ kata Manajer Humas PT KAI Daop VII Madiun Ixfan Hendriwintoko kemarin (11/12).

Pertengahan November lalu, belasan pedagang Pasar Eks Stasiun ngeluruk kantor PT KAI di Madiun. Mereka memprotes rencana PT KAI yang hendak melakukan penertiban. Menyusul tidak terpenuhinya kewajiban pihak koperasi kepada BUMN tersebut. Sebulan pascaprotes, Ixfan memastikan pihaknya tidak akan menertibkan aset tersebut dalam waktu dekat. ‘’Prinsipnya PT KAI tidak akan membongkar sementara ini,’’ ujarnya.

PT KAI menginginkan persoalan antara pihak kedua dan ketiga (para pedagang) klir lebih dulu. Sebelum memutuskan mengakhiri kontrak, PT KAI memberi toleransi kepada penyewa untuk menertibkan administrasi lebih dulu. Sementara, kontrak habis per 31 Desember 2018. ‘’Kami evaluasi, layak tidak kontrak dilanjutkan,’’ tegasnya.

Terkait nasib para pedagang, Ixfan menyebut tanggung jawab pihak koperasi. Sebab, pihak yang terlibat sewa menyewa adalah PT KAI dan Koperasi Pandhu Artha Nugraha Jaya. Pihak koperasi yang menyewakan kembali aset tersebut kepada para pedagang. ‘’Ada di dalam klausul, bahwa penyewa bisa menyewakan kembali kepada pihak lain, dalam hal ini pedagang. Tapi, itu urusan pihak kedua dan ketiga,’’ jelasnya.

Kabid Koperasi Disperdakum Ponorogo Sri Istiana mengatakan, Koperasi Pandhu Artha Nugraha Jaya di ambang pembekuan. Menyusul dilayangkannya surat peringatan kedua terhitung November lalu kepada koperasi yang dipimpin Maskur itu. Dalam surat peringatan kedua, pihak koperasi ditoleransi dua bulan hingga akhir Desember 2018. ‘’Peringatan kedua kami kirim melalui pos. Sampai sekarang belum ada tanggapan keberatan,’’ ungkapnya.

Jika hingga akhir tahun ini tidak ada keberatan dari pihak koperasi, maka pihaknya akan melayangkan surat peringatan ketiga. Surat tersebut sekaligus memberitahukan bahwa pemkab akan mengusulkan pembekuan koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Pembekuan dapat diartikan sebagai pembubaran. ‘’Kewenangan pembubaran ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Daerah sebatas mengusulkan,’’ terangnya. (naz/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here