Opini

Kontrol Diri

ADA yang bilang, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Tetapi juga sarana pengendalian diri. Kontrol diri untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang. Kita sendirilah yang bisa mengendalikannya. Banyak tausiah yang kita dengar. Tetapi keputusan akhirnya kembali pada pribadi masing-masing. Apakah kita putuskan untuk mengikuti anjuran itu, atau sebaliknya. Puasa kali ini juga berbeda. Kita tidak hanya mengendalikan diri dari apa yang boleh dan tidak saat berpuasa. Tapi kita juga dianjurkan mengendalikan diri dari hal lain. Apalagi kalau bukan soal Covid-19.

Selain menahan makan, kita juga diminta menahan untuk tidak keluar. Lebih banyak di rumah untuk memutus rantai penularan. Ini sudah berjalan di Kota Madiun. Sudah sejak Covid-19 masuk tanah air awal Maret lalu. Kita lakukan pembatasan-pembatasan. Namun, terukur dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan. Ini penting agar kebijakan dapat berjalan optimal.

Kota Madiun memang tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Seperti tulisan saya minggu lalu, kota kita masih belum layak menerapkan itu. PSBB hanya untuk daerah dengan kasus positif Covid-19 luar biasa. Kota kita belum termasuk dan semoga jangan sampai itu terjadi. Terdapat dua kasus positif di Kota Madiun. Setidaknya sampai Minggu kemarin (17/5). Tetapi, Kota Madiun dikelilingi daerah-daerah dengan kasus positif yang cukup besar. Ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama.

Apalagi, Kota Madiun tidak memberlakukan PSBB tadi. Artinya, aktivitas di luar rumah masih diperbolehkan di Kota Pendekar. Karyawan masih diperbolehkan masuk kantor. Pedagang masih boleh berjualan. Masyarakat juga masih bisa ke pasar. Sejak beberapa hari lalu, saya juga berlakukan satu kelonggaran bagi usaha kuliner. Saya perbolehkan berjualan dengan layanan meja dan kursi kembali. Artinya, boleh makan di tempat. Sebelumnya, usaha kuliner memang boleh berjualan tetapi tanpa layanan meja dan kursi. Makanan dan minuman harus dibungkus untuk dibawa pulang.

Seperti yang saya bilang, pembatasan yang kita lakukan pembatasan terukur. Pandemi Covid-19 secara tidak langsung memukul perekonomian. Perekonomian bisa semakin terpuruk jika pandemi berlarut. Banyak masyarakat mengeluh. Khususnya dari pengusaha. Mereka saya perbolehkan buka dengan layanan makan di tempat tadi. Tapi dengan syarat. Mereka menyanggupi. Makan di tempat wajib mengedepankan protokol tetap (protap) kesehatan Covid-19. Yakni, wajib menyediakan tempat cuci tangan di depan, menggunakan masker untuk penjual dan pembeli, serta menerapkan physical distancing alias jaga jarak. Minimal satu sampai dua meter. Antara pembeli tidak boleh berdekatan.

Artinya, kapasitas ruangnya juga berkurang. Restoran yang biasanya bisa melayani 40 kursi harus dikurangi. Paling tidak separonya. Pengurangan itu untuk memberikan jarak duduk antar pembeli tadi. Kalau kapasitas sudah penuh, pengelola harus tegas untuk menutup sementara. Calon pembeli tidak diperbolehkan masuk. Harus menunggu di luar atau cari tempat lain. Usaha kuliner harus menerapkan sistem bergantian. Pengelola baru memperbolehkan pembeli masuk saat sudah ada pembeli di dalam yang keluar. Keluar sepuluh masuk sepuluh, misalnya. Pengunjung yang mengantre juga tidak boleh berkerumun. Bahkan, pengelola wajib menolak ketika sudah tidak memungkinkan untuk diterima. Selain itu, pengunjung harus memakai masker dan dilakukan pengecekan suhu tubuh.

Bahkan, jika perlu, penjual menggunakan penutup wajah tembus pandang atau face shield. Semua alat yang digunakan juga wajib steril. Setelah tutup, semuanya dibersihkan, jika perlu dilakukan penyemprotan disinfektan. Ini juga berlaku bagi PKL dan warung makan. Kalau biasa satu kursi panjang bisa empat orang, baiknya hanya digunakan dua orang. Setelah dua orang tadi selesai, baru menerima pembeli lagi. Jam buka juga hanya sampai pukul 21.00. Namun, pedagang boleh buka saat sahur selama Ramadan ini. Terpenting harus pakai masker selama berjualan. Kalau kebijakan dilanggar, siap-siap berurusan dengan petugas.

Tim akan berkeliling untuk memastikan SOP dijalankan dengan baik. Hal itu dilakukan agar perekonomian tetap berjalan kendati perlahan. Kita memang tidak menerapkan PSBB. Namun, protokol kesehatan wajib dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Kelonggaran ini juga agar kebutuhan makan masyarakat Kota Madiun terlayani. Selain itu, agar karyawan yang sempat dirumahkan dapat kembali bekerja. Ini juga berdasar instruksi pemerintah pusat maupun provinsi untuk mulai berdamai dengan Covid-19. Kendati begitu, protokol kesehatan tidak ditinggalkan.

Kelonggaran ini harus disikapi secara bijak. Seperti halnya puasa untuk mengendalikan diri tadi, masyarakat juga harus dapat mengontrol diri terkait ini. Saat makan di luar baiknya secukupnya. Tidak perlu berlama-lama biarpun sudah diperbolehkan. Tetap jangan berkerumun biarpun sedang tidak diawasi. Ini butuh kesadaran masing-masing diri. Butuh kedisiplinan dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, butuh kontrol diri yang kuat.

Penulis adalah Wali Kota Madiun Drs. H. Maidi, SH, MM, MPd

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close