Kontribusi BPR Nol, Hingga Agustus Target PAD Defisit Rp 82,6 M

67
POTENSI PENDAPATAN: Reklame salah satu sumber pendapatan pajak daerah Kabupaten Madiun yang realisasinya masih 45,22 persen dari target.

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun kurang melegakan. Hingga awal bulan ini persentasenya 59 persen dari target Rp 200,5 miliar. Pemkab harus kerja keras mengejar target semester dua sebelum tutup tahun. ‘’Kami push beberapa sumber PAD yang belum terpungut,’’ kata Kabid Pembukuan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun Ari Nursurahmat Selasa (20/8).

Data bapenda per 9 Agustus, PAD defisit Rp 82,6 miliar. Atau terealisasi Rp 117,9 miliar kumulatif empat sumber pendapatan. Yakni, pajak daerah Rp 28,8 miliar, retribusi daerah Rp 5,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 2,6 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 80,9 miliar. ‘’Masih 45 persen,’’ sebutnya.

Ari menjelaskan, hasil pengelolaan kekayaan daerah itu adalah laba atas penyertaan modal kepada empat badan usaha milik daerah (BUMD). Masih rendahnya PAD itu salah satunya karena sumbangan BPR Kabupaten Madiun nol persen. Padahal, perusda bidang perbankan itu ditarget Rp 2,4 miliar. Nominal itu tertinggi dibandingkan PDAM Tirta Dharma Purabaya, Madiun Umbul Square (MUS), dan Bank Jatim. ‘’Kalau yang lainnya sudah memuaskan,’’ ujarnya.

Bapenda belum mendapat informasi ihwal belum masuknya laba BPR. Berdasar pengalaman sebelumnya, keuntungan itu sudah ada yang disetor setelah semester pertama. Sedangkan ketika belum, kemungkinan masih proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demi memastikannya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinakhodai Indra Setyawan ini bakal berkirim surat. ‘’Nanti ada rekonsiliasi,’’ tuturnya.

Ari menyebut, rendahnya pajak daerah salah satunya karena potensi pajak bumi bangunan (PBB) belum terserap. Terhitung masih 25 persen dari target 21,5 miliar. Itu masih dalam batas toleransi lantaran jatuh tempo pembayaran adalah akhir September. Termasuk PBB jalan tol sebesar Rp 3,3 miliar. ‘’Ketika PBB sudah masuk, peningkatannya signifikan,’’ jelasnya seraya menyebut potensi kenaikan lain adalah sumber pajak air bawah tanah dari penggilingan industri gula.

Menurut dia, realisasi PAD on the track kendati belum genap 60 persen. Alasannya, progres melebihi separo di semester pertama. Catatan itu bisa lebih baik seandainya wajib pajak (WP) proaktif melaporkan pajaknya. Misalnya, pengusaha hotel, restoran, galian C, dan reklame. Senyatanya, pihaknya harus melakukan jemput bola untuk membantu pelaporan lewat metode self assessment itu. Padahal, ada keterbatasan tenaga. ‘’Selain kurang kepedulian, banyak WP yang belum paham self assessment,’’ katanya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here