Sikapi ‘’Perseteruan’’ dengan Jasa Tirta, Komisi III Panggil Direksi PDAM

30

NGAWI – Kalangan dewan ikut angkat bicara terkait ‘’perseteruan’’ antara PDAM Tirta Dharma Ngawi dan Perum Jasa Tirta (PJT). Mereka berharap permasalahan itu tidak berlarut-larut agar tak mengganggu kinerja perusahaan daerah tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan, pihaknya bakal memanggil jajaran direksi PDAM untuk dimintai klarifikasi sekaligus membahas bersama solusinya. ‘’Kami masih menunggu proses mediasi kedua pihak yang katanya akan difasilitasi kejaksaan tinggi,’’ ujarnya kemarin (11/4).

King –sapaan akrab Yuwono Kartiko- mengatakan, dalam penyelesaian kasus ini dewan pengawas seharusnya berada di depan. Alasannya, direksi PDAM Tirta Dharma Ngawi masih terbilang baru. ‘’Yang tahu lebih banyak soal masalah ini ya dewan pengawas,’’ ucapnya.

Soal biaya yang harus ditanggung PDAM, King menyebut kelak bisa dibahas lebih lanjut setelah ada pertemuan antara legislatif dan eksekutif. Yang jelas, dia berharap utang itu tidak sampai menjadi beban PDAM yang dapat berujung pada terganggunya pelayanan ke pelanggan. ‘’Makanya, kami akan undang dulu pihak PDAM dan dewan pengawas,’’ ujar King.

Dia juga berharap ada persamaan persepsi antara PDAM dan Jasa Tirta seputar biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA). ‘’Informasinya kan iuran itu (BJPSDA, Red) ada dasar hukumnya. Itu harus diperjelas dulu dan dipahami kedua pihak,’’ pintanya.

Mengenai pernyataan dewan pengawas yang menyebut biaya itu memberatkan, King sempat mempertanyakannya. Sebab, PDAM di daerah lain tidak bermasalah. ‘’Mungkin nanti bisa memasukkan variabel iuran BJPSDA itu pada stuktur tarif pelanggan. Tapi, sebelum itu dilakukan harus dipahami dulu dasar hukumnya,’’ urai King.

‘’Selama ini variabel itu kan belum nasuk struktur tarif PDAM sehingga wajar jika pihak perusahaan merasa keberatan,’’ imbuhnya. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here