Kolam WDR Masuk ’’Tambang’’ Ilegal

116

MADIUN – Kerusakan lingkungan imbas eksplorasi ilegal bermodus kolam pemancingan Watu Dakon Resort (WDR) di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, menjadi fokus penyidik satreskrim Polres Madiun. Satu per satu pejabat pemkab Madiun ’’digarap’’ penyidik atas perkara dugaan maladministrasi proyek kolam pemancingan. Kemarin (27/3) giliran Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun Frans da Costa dimintai keterangan atas ekosistem di sekitar proyek. ‘’Ada sekitar 30 pertanyaan meliputi ada tidaknya data dokumen dan SOP (standard operating procedure, Red) izin lingkungan,’’ kata Frans usai diperiksa penyidik kemarin.

Pantauan Jawa Pos Radar Madiun, Frans memenuhi panggilan penyidik unit tindak pidana tertentu (tipiter) satreskrim  pukul 08.30. Selama 150 menit Frans disodori ragam pertanyaan seputar dampak kerusakan akibat eksplorasi ilegal itu. Mulai dampak ekonomi, sosial, dan keanekaragaman hayati. Dibutuhkan penelitian awal untuk menyesuaikan kategori standar baku sebagaimana aturan main Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mulai jenis tanaman, jumlah pepohonan, lapisan tanah, dan populasi burung. ‘’Persoalannya, kondisi awal tidak diketahui karena lahan sudah telanjur dikeruk,’’ ujarnya.

Kata Frans, adanya eksplorasi liar dari aktivitas ’’pertambangan’’ ilegal tak terbantahkan. Sebab, lubang raksasa itu lebih mirip embung dibandingkan kolam pemancingan. Terlepas dari label rencana pembangunan kolam ikan. Indikasi itu muncul karena bagian muka bumi dikeruk menabrak regulasi yang berlaku. Mulai UU 32/2009 maupun Perda 6/2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. ‘’Karena pada intinya ada banyak aspek sebelum memberikan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, Red) sehingga masuk kategori tambang ilegal,’’ bebernya.

Bodongnya izin kolam pemancingan itu dampak dari tidak patuhnya pengusaha mengurus izin lingkungan. Sebab, selama dua tahun terakhir  pengusaha WDR tak pernah menampakkan batang hidungnya ke DLH. Baik untuk menyampaikan dokumen rencana kerja (raker) hingga mengajukan rekomendasi analisis dampak lingkungan (amdal). ‘’Kami sampaikan apa adanya ke penyidik,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro mengatakan bahwa Frans da Costa merupakan saksi kelima yang dimintai keterangannya. Sebelumnya penyidik mengorek keterangan saksi pelapor: pengawas Watu Dakon Resort Marsudi, Kabid Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Aris Budi Susilo, dan Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Isbani. ‘’Keterangan dari DLH akan kami dalami,’’ kata Logos.

Logos menjelaskan, fokus pemeriksaan kelima saksi itu masih berkutat seputar perizinan. Termasuk bidang ESDM terkait izin penambangan dan disparpora ihwal diterbitkannya surat keterangan dengan register 556/41/402.112/2017. Hasilnya bakal mengerucutkan arah sangkaan pelanggaran pidana UU 32/2009 atau UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Gelar perkara awal bakal dilakukan pasca-Pemilu 2019, 17 April mendatang. ‘’Kami menunggu seluruh keterangan komplet,’’ ujar mantan kapolsek Wungu tersebut.

Perwira dengan tiga balok di pundak ini mengatakan, pemeriksaan tak terhenti di DLH. sejumlah pejabat dari badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) serta dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) akan dipanggil penyidik. Kedua organisasi perangkat daerah (OPD) itu bakal diklarifikasi tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). ‘’Surat panggilannya sedang dibuat, mungkin pekan depan kita korek keterangannya (pemeriksaan, Red),’’ tuturnya.

Sementara, Kabid ESDM DPMPTSP Aris Budi Susilo belum dapat dimintai keterangan terkait kesaksiannya kepada penyidik. Dia mengaku sedang berada di Kebonsari untuk pembinaan biogas. Sedangkan Kabid Pengembangan Pariwisata Disparpora Isbani menolak memberikan keterangan. ‘’Saya hanya pejabat eselon III yang memiliki atasan,’’ katanya sambil menutup telepon. (cor/c1/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here