Kokok Raya Siap Ladeni SM

166

MADIUN – Gugatan yang dilayangkan Supiyah Mangayu Hastuti alias SM ditanggapi enteng Ketua DPC PDI Perjuangan Djatmiko Raya Saputra alias Kokok Raya. Mantan wali kota itu menyatakan siap meladeni proses hukum sesuai diminta SM. Alasannya, proses pemecatan dan penggantian antar waktu (PAW) SM yang dulunya anggota PDI-P sudah diklaim sesuai AD-ART partai. ’’Sesuai keluarnya surat keputusan (SK) dari DPP, Supiyah (SM) itu sudah bukan lagi anggota partai,’’ tegas Kokok Raya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (27/4).

Kokok Raya mengungkapkan proses pelanggaran kode etik SM tidak diambil sembarangan. Bahkan, sudah dilakukan sejak lama dan taat prosedur. Usai Badan Kehormatan (BK) DPRD mengeluarkan rekomendasi pemecatan terhadap SM dan Endang Wahyuningrum (EW) pada 2016, pihak DPC pun menindaklanjuti pada 12 Juli 2017. BK DPC PDIP mengklarifikasi SM secara langsung perihal kasus penipuan rekrutmen pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu. ’’Itu pun kali kedua, pemanggilan kali pertama dia tidak datang,’’ ujarnya.

Saat diklarifikasi, BK menyimpulkan SM telah melanggar kode etik dan patut diganjar sanksi organisasi. Sikap DPC atas hasil klarifikasi kemudian diteruskan pada BK di tingkat DPD dan DPP. Maka, lanjut Kokok Raya, mustahil jika SM mengklaim BK DPP tidak mengetahui perihal penindakan pelanggaran SM. ’’Kalau katanya DPP harus juga mengklarifikasi, ya tidak mungkin. Adanya BK di tiap tingkatan dari DPP, DPD, dan DPC itu ya untuk menyelesaikan persoalan di tingkatan masing-masing. Ngapain diadili pusat,’’ ujarnya.

Keluarnya SK DPP PDI-P nomor 327/KPTS/DPP/IV/2018 tertanggal 9 April lalu merupakan output pemrosesan pelanggaran SM. Dari tingkat DPC sampai DPP. Dan, menurut Kokok Raya, telah sesuai AD-ART partai. Pun surat yang diteken Ketum Megawati Soekarnoputri itu juga menegaskan jika SM per tanggal diterbitkannya surat, sudah tidak lagi berstatus sebagai anggota PDIP. ’’Di SK itu juga tertera jika Supiyah tidak boleh lagi melakukan kegiatan atau menduduki jabatan mengatasnamakan PDI-P,’’ beber Kokok Raya.

Berdasarkan SK tersebut, lanjut Kokok Raya, DPC juga sudah mengambil sikap dengan mempersiapkan PAW untuk SM. Rencananya SM akan digantikan oleh Cahyono Suharmadi, caleg PDI-P dari Dapil Kota Madiun 1 sama dengan SM. Dia memperoleh 662 suara pada Pileg 2014 lalu. Perolehan suaranya terbanyak ketiga dari seluruh caleg PDI-P. ‘’Per tanggal dikeluarkannya SK dari DPP perihal pemberhentian Supiyah (SM), di DPRD statusnya sudah bukan lagi perwakilan dari PDI-P,’’ kata dia.

Sidang gugatan SM terhadap DPC, DPD, dan DPP PDI-P akan dilaksanakan perdana 17 Mei mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun. Terkait hal itu, Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, pengajuan gugatan yang dilayangkan SM kepada mantan partainya merupakan urusan di luar DPRD. Urusan internal antara partai dan anggota atau mantan anggota tidak diintervensi wakil rakyat. ‘’Secara kelembagaan DPRD sudah memproses persoalan SM dan EW ini sesuai mekanisme berlaku. Tinggal menunggu jawaban gubernur,’’ pungkasnya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here