KLB DBD, Satu Pasien Di-cover Rp 1,85 Juta

75

PONOROGO – Anggapan pemkab setengah hati dalam menangani merebaknya DBD dibantah Sekda Agus Pramono. Mantan pejabat Pemkab Madiun itu mengklaim telah mempersiapkan dengan matang penetapan kejadian luar biasa (KLB) DBD di Bumi Reyog. Termasuk berbagai konsekuensi dari penetapan tersebut. ‘’Kami putuskan, bahwa yang teridentifikasi positif DBD ditanggung pembiayaan perawatannya oleh pemkab,’’ katanya.

Agus pun menegaskan, rapat koordinasi lanjutan telah digelar menyikapi penetapan KLB. Dia mengklaim pemkab telah satu suara dengan rumah sakit, baik swasta maupun pelat merah, terkait pembiayaan pasien. Semua pasien yang dinyatakan positif DBD oleh rumah sakit, tegas Agus, dibiayai pemkab dengan besaran anggaran Rp 1,85 juta per orang. Persoalannya di lapangan, dinkes hanya menyatakan seseorang positif DBD ketika sudah dalam tahap dengue haemorrhagic fever (DHF) atau dengue shock syndrome (DSS). ‘’Yang penting ada pernyataan dari rumah sakit bahwa status pasien itu positif DBD. Maka biaya perawatannya akan di-cover pemkab lewat dana on call,’’ ujarnya.

Lantas, bagaimana dengan pasien DBD yang belum menginjak fase DHF dan DSS? Agus menyebut, mereka juga akan mendapat pembiayaan melalui klaim BPJS Kesehatan. Agus mengklaim, seluruh rumah sakit telah satu suara menyatakan kesanggupannya merealisasikan hal itu. ‘’Kami sudah meminta kepada seluruh rumah sakit, silakan seluruh pasien DBD dilayani, sesuai dengan kelas BPJS mereka. Kami tidak akan mempersulit masyarakat,’’ tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi D Moh. Ubahil Islam menekankan pentingnya penanganan menyeluruh terkait merebaknya DBD. Penetapan KLB DBD seyogianya memberikan harapan tinggi bagi masyarakat. Sudah sepatutnya pemkab tidak tebang pilih terlepas dari fase yang diderita pasien DBD. Ubahil berjanji ikut memantau perkembangan pemkab dalam menangani DBD. ‘’Akan kami evaluasi,’’ tegasnya. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here