AdvertorialPendidikanPonorogo

Klarifikasi PPDB, Dewan Panggil Kepala SMPN 1 Ponorogo

PONOROGO – Sekolah favorit masih saja menjadi candu dalam peserta didik baru (PPDB) tingkat SMPN 2019/2020. Wakil rakyat blak-blakan mengungkap maraknya dugaan kecurangan dalam penerimaan siswa baru yang di Jumat (21/6) memasuki tahapan daftar ulang itu. ‘’Ada dugaan bahwa pengurusan kepindahan domisili ini menjadi celah banyak siswa mendaftar ke sekolah yang bukan zonanya,’’ beber Anggota Komisi A Rahmat Taufik.

Kamis (20/6), Komisi A dan D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dindik dan kepala SMPN 1 Ponorogo. SMP di pusat kota itu dipanggil lantaran banyak keluhan dialamatkan kepada sekolah tersebut. Menurut Taufik, banyak siswa yang tempat tinggalnya berada dalam zona tersisih oleh siswa dari luar zona yang menggunakan surat keterangan domisili. Surat tersebut diterbitkan desa atau kelurahan. ‘’Ada indikasi memalsu data supaya jarak domisili lebih dekat dengan sekolah yang didaftar,’’ tegasnya.

Diduga, kelurahan mengeluarkan surat kepindahan domisili dengan mudah. Padahal, lanjut Taufik, ada aturan baku dalam PPDB sebagaimana diatur dalam perbup, serta permendikbud 51/2018 tentang PPDB. Meliputi 90 persen zonasi, 5 persen prestasi, dan 5 persen pindah domisili mengacu kepindahan tugas (mutasi kerja) orang tua. ‘’Yang mutasi itu orang tua. Bukan anak mengakunya dititipkan ke anggota keluarga lain yang alamatnya di dekat sekolah,’’ sebutnya.

YULI DWI ASTUTI (Kepala SMPN 1 Ponorogo) : ‘’Kami sudah memverifikasi. Memang ada beberapa yang mencurigakan dan sudah kami panggil.’’

Dalam RDP tersebut, wakil rakyat meminta data penerimaan siswa di SMPN 1. Jika didapati ada yang menabrak aturan, Taufik meminta sekolah itu tegas menggugurkan siswa titipan. Dan, menggantinya dengan pendaftar yang betul-betul berhak lantaran tempat tinggalnya masuk dalam radius zonasi. ‘’Banyak sekali keluhan ini kami terima. Kami akan cek lagi. Kami juga akan memanggil kades dan lurah yang menerbitkan surat-surat ini,’’ tegasnya.

Kepala SMPN 1 Ponorogo Yuli Dwi Astuti menguraikan, ada 50 siswa yang mendaftar menggunakan surat domisili di sekolahnya. Jumlah itu bagian dari 288 siswa yang diterima. Pada awalnya, pihak sekolah tidak meragukan surat tersebut. Surat keterangan domisili dipandang sah oleh sekolah lantaran ditandatangani resmi oleh lurah/kades. Di samping, orang tua juga membuat surat pernyataan tentang konsekuensi dicoret jika memalsu data. ‘’Kami sudah memverifikasi. Memang ada beberapa yang mencurigakan dan sudah kami panggil,’’ tukasnya. (naz/adv/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close