Khofifah Minta Satpol PP Perangi Hoaks

35

MEJAYAN – Satuan polisi pamong praja (satpol PP) haram gagap teknologi (gaptek). Korps penegak perda itu wajib melek kecanggihan teknologi. Sebab, sebagai penyelenggara urusan ketertiban umum, ketenteraman, dan keamanan masyarakat (tibumtransmas) di lingkup Jawa Timur, satpol PP memiliki kewajiban dalam menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong. ‘’Satpol PP harus memahami ilmu teknologi,’’ kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai memimpin upacara di Alun-Alun Reksogati Caruban kemarin.

Khofifah mengatakan, berita bohong sudah menjadi masalah internasional. Korps penegak perda itu menjadi bagian penting dalam mencegah potensi konflik di masyarakat. Satpol PP harus mampu hadir di tengah masyarakat sebagai figur yang mampu merekatkan seluruh elemen masyarakat. Memahami keberagaman budaya dan pluralisme. ‘’Ini (hoaks, Red) sudah menjadi masalah dunia. Tantangan satpol PP di era digital ini, sehingga kasatpol PP harus melakukan training terhadap anak buahnya agar paham dunia digital,’’ ujar Khofifah.

Tak hanya satpol PP, satlinmas juga memiliki peranan penting. Satuan tersebut memiliki peran penting melayani dan memahami persoalan masyarakat di tingkat akar rumput. Sinergi dan koordinasi dengan babinsa dan babinkamtimas perlu dilakukan agar pelayanan paripurna. Misalnya, mencegah kriminalitas seperti peredaran narkoba dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). ‘’Komunikasi lintas-sektor penting sekali, dan ini menandakan adanya sinergitas yang baik,’’ tutur mantan menteri sosial tersebut.

Gubernur perempuan pertama Jatim ini mengatakan, peningkatan kuantitas dan kualitas menjadi momentum peringatan Hari Jadi Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar dalam menjaga ketenteraman masyarakat di Jatim. Tuntutan itu sebagai bentuk merespons perkembangan zaman. ‘’Agar masyarakat tahu dan paham ketiga unsur itu ada di sekitar mereka,’’ tegasnya.

Khofifah menambahkan, kekuatan fasilitas pemadam kebakaran (damkar) di 38 kota/kabupaten se-Jatim harus terus ditingkatkan. Baik dari segi pasukan, armada, hingga sarana dan prasarana (sarpras). Hal tersebut urgen dilakukan mengingat angka kejadian bencana kebakaran hutan provinsi di ujung timur Pulau Jawa ini tertinggi kedua nasional. ‘’Damkar pun harus tahu bagaimana mengatasi limbah B3 (bahan berbahaya beracun, Red),’’ ujarnya.

Pantauan Jawa Pos Radar Madiun, dari 1.000 peserta upacara dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, baru 37 peserta peleton hingga apel HUT Satpol, Damkar, dan Linmas. Sedangkan Kota Surabaya tak mengirimkan wakilnya. ‘’Semoga agenda tahunan ini bisa diikuti komplet seluruh daerah pada 2020,’’ ucapnya. (cor/c1/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here