AdvertorialMadiun

Ketua DPRD Kota Madiun Tolak Gerakan People Power

MADIUN – Gerakan people power terus menuai kontroversi. Penolakan pengerahan massa yang bertujuan menolak hasil pemilu itu mendapat berbagai respons dari sejumlah pihak. Tanpa kecuali Ketua DPRD Kota Madiun, Istono.

Dia mengatakan, aksi people power berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pihaknya menyerukan kepada seluruh warga Kota Madiun agar tidak mudah terprovokasi adanya isu tersebut. ‘’Gerakan people power ujungnya merusak tatanan bangsa dan negara,’’ katanya Minggu (19/5).

Politikus Partai Demokrat itu mengharapkan semua elemen masyarakat untuk meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap kesatuan NKRI. Jangan hanya ada karena gerakan semacam ini membuat kehidupan masyarakat yang sudah harmonis kemudian terpecah belah. ‘’Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,’’ tutur Istono.

Oleh sebab itu, dia mengimbau agar masyarakat bijak menyikapi ajakan gerakan people power. Semisal dengan tidak bertolak ke Jakarta mengikuti agenda yang sedianya digelar pada 22 Mei mendatang tersebut.

Istono menyatakan ada mekanisme tersendiri yang dapat dilalui apabila suatu pihak merasa tidak puas dengan hasil pemilu 2019. Persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara melayangkan hasil gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, jalur itulah yang dianggap paling konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan. Bukan justru melakukan gerakan massa. ‘’Yang jelas, kami mengimbau kepada warga Kota Madiun untuk menjaga kerukunan di antara kita bersama,’’ ujarnya.

Istono menambahkan diperlukan upaya serta peran seluruh komponen masyarakat demi menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya di wilayah masing-masing. ‘’Kami imbau serta mengajak masyarakat agar menjaga kamtibmas dan persatuan serta tidak melakukan pengerahan massa dan menghormati hasil pemilu,’’ ungkapnya. (her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
close
PENGUMUMAN
Close